Ratusan Miliar Pemasukan Negara Dari Pajak PT SMP di Akali...?


BARAK, (Banten)- Belakangan ini beberapa kalangan terbatas dikejutkan dengan khabar adanya salah satu perusahaan pengolahan minyak sawit skala besar yang diduga "mengakali" pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada negara.

Alhasil, ratusan miliar rupiah potensi pemasukan negara pun "hilang" atau tidak tertagih.

Adalah PT SMP yang yang berlokasi di Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen pengolahan Crude Palm Oil (CPO) menjadi minyak goreng dan berbagai produk turunan dari minyak sawit lainnya.

Perusahaan skala besar ini pun mendapatkan "jatah" sebagai produsen terbesar minyak goreng subsidi pemerintah dengan merk "Minyak Kita".

Selain itu, PT SMP juga memproduksi barang konsumsi yang dikenal dengan nama Sari Murni dan Gurih.

Untuk "mengakali" pembayaran PPN kepada negara, PT SMP diduga mengambil bahan baku minyak sawit yang akan di olah menjadi produk turunan minyak sawit dan minyak goreng dari pemasok CPO yang sebagian besar masih satu group dengan PT SMP sendiri.

Kalaupun ada yang dipasok dari luar group-nya sendiri, jumlahnya diperkirakan hanya sedikit, sebatas untuk menambah pasokan bahan baku untuk memenuhi kapasitas produksi pabrik yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten tersebut.

Sementara hasil produksinya berupa minyak goreng dipasarkan dalam negeri, dan produk turunan sawit-nya diekspor keluar negeri, dan ada pula yang dijual ke perusahaan-perusahaan dikawasan berikat untuk diproses lebih lanjut menjadi produk turunan minyak sawit.

Redaksi barak-indo sudah berupaya meminta klarifikasi dari pihak PT SMP dengan mendatangi gedungnya dikawasan Ciwandan. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil, dan diarahkan untuk ke kantor pusatnya di Jakarta.

Redaksi barak-indo pun terus mengumpulkan informasi dan data yang mengarah pada dugaan "pengemplangan" Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT SMP.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Menteri PU Diminta Berani Batalkan SK Mutasi Istimewa

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat Eselon II dan III pada lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jum'at (18/07/2025) kemarin masih tak bisa dicerna akal sehat publik. Pasalnya, banyak diantaranya yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa diketahui apa saja prestasi yang ditorehkan selama berkarier di Kementerian PU. "Kalau Menteri tidak berani membatalkan SK pengangkatan pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa prestasi, bukan tidak mungkin publik akan menganggap mutasi besar-besaran kemarin penuh aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)." Demikian ditegaskan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barisan Rakyat AntiKorupsi (Barak), Moch Markum, usai menelaah semua informasi dan data yang diperoleh terkait mutasi 520 pejabat Kementerian PU beberapa waktu lalu. Sebelumnya dikhabarkan, Barak memiliki catatan soal adanya beberapa pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/jabatan istimewa dalam mutasi yang dilakukan Menteri PU ten...
Baca selengkapnya

PPK 1.1 Jabar Tutup Lubang Pakai TCM

Gambar
BARAK, (Jabar)- Viral tambal jalan menggunakan cara sederhana diruas jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar), langsung mendapat respon positif dari penyelenggara jalan terkait. PPK 1.1 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Jabar, Agung mengatakan, pihaknya memaklumi ketidaktahuan sebagian masyarakat terkait proses pekerjaan Tambal Cepat Mantap (TCM) yang masih tergolong belum familiar. "Yang kami terapkan pada titik yang diviralkan tersebut, yakni tambal dengan TCM yang memang prosesnya cukup sederhana, tapi hasilnya bagus," ungkapnya, Selasa (25/03/2025). Ia pun menjelaskan alasan pihaknya menggunakan metode TCM, yakni sesuai dengan Surat No 08-BM/48 terkait persiapan jalan nasional mengahadapi musim hujan dan melayani arus mudik/balik lebaran tahun 2025/1446 Hijriah. "Jadi ada instruksi kepada Satker/PPK untuk menghentikan pekerjaan konstruksi disekitar ruang manfaat jalan terhitung sejak 21 Maret hingga 11 April 2025, kecuali pemeliha...
Baca selengkapnya