Ini Dia Perusahaan Yang Disebut Beli Produk Turunan PT SMP

Terkait Dugaan Pengemplangan Pajak


BARAK, (Banten)- Tabir kasus dugaan pengemplangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disinyalir dilakukan oleh PT SMP hingga berpotensi mengurangi penerimaan negara dari perusahaan pengolahan Crude Palm Oil (CPO) hingga ratusan miliar rupiah, kini semakin terang-benderang.

Terbaru, redaksi barak-indo berhasil mendapatkan data dan informasi sejumlah perusahaan yang disebut-sebut sebagai pembeli sekaligus pengolah produk turunan minyak sawit dari PT SMP yang berlokasi dikawasan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten.

Perusahaan-perusahaan itu terdiri dari PT Asiapalm Oleo Jaya yang beralamat di Jl Pontianak, C.02, No.08, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara (Jakut).

Selain itu ada nama PT Cisadane Raya Chemicals yang beralamat di Jl Imam Bonjol, No.88, RT/RW 001/004, Karawaci, Tangerang.

Selanjutnya ada nama PT Dua Kuda Indonesia yang beralamat di Jl Madiun, Blok C-2, No.11-171919A27A27B, KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara (Jakut).

Kemudian ada pula nama PT Jati Perkasa Nusantara yang disebutkan beralamat di Jl Pondok Ungu, No.206, RT/RW 001/001, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar).

Tak hanya itu, ada juga nama PT Jaya Dua Satu yang beralamat di Citra Buana Center Park J, No.2, Kp.Pelita, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Selain itu, ada juga nama PT Orson Indonesia yang disebutkan beralamat di KBN Marunda, Jl Madiun, Cilincing, Jakarta Utara, PT Ratu Niaga Indonesia yang disebutkan beralamat di Perumahan Griya Tahap II K/09 Buliang, Batu Aji, Batam, Kepri, dan PT Sino Zone Industry Indonesia yang dicatatkan beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, LT.5, Blok G, No.12 & 14, Jl Letjen Suprapto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dari rangkuman redaksi barak-indo diperoleh informasi, jika CFM FP yang tersebar disejumlah daerah mulai dari Cilincing dan Kemayoran di Jakarta, Karawaci Tangerang, Bekasi Jawa Barat, hingga Batam Kepri, ada yang alamatnya diduga tidak sesuai dengan yang tertera dalam NPWP, dan ada pula yang diduga kuat tidak memiliki peralatan atau pabrikasi untuk mengolah produk jualan PT SMP menjadi produk turunan minyak sawit, hingga akhirnya PT SMP bisa membuat dokumen untuk mendapatkan fasilitas bebas pajak (PPN- red).

PT SMP sendiri tercatat mendapatkan "jatah" sebagai produsen terbesar minyak goreng subsidi pemerintah dengan merk "Minyak Kita".

Redaksi barak-indo sudah berupaya meminta klarifikasi pihak PT SMP terkait kasus dugaan pengemplang pajak ini dengan mendatangi perusahaan tersebut dikawasan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Namun usaha itu tidak membuahkan hasil, dan diarahkan untuk mendatangi kantor pusatnya di Jakarta.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Menteri PU Diminta Berani Batalkan SK Mutasi Istimewa

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat Eselon II dan III pada lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jum'at (18/07/2025) kemarin masih tak bisa dicerna akal sehat publik. Pasalnya, banyak diantaranya yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa diketahui apa saja prestasi yang ditorehkan selama berkarier di Kementerian PU. "Kalau Menteri tidak berani membatalkan SK pengangkatan pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa prestasi, bukan tidak mungkin publik akan menganggap mutasi besar-besaran kemarin penuh aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)." Demikian ditegaskan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barisan Rakyat AntiKorupsi (Barak), Moch Markum, usai menelaah semua informasi dan data yang diperoleh terkait mutasi 520 pejabat Kementerian PU beberapa waktu lalu. Sebelumnya dikhabarkan, Barak memiliki catatan soal adanya beberapa pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/jabatan istimewa dalam mutasi yang dilakukan Menteri PU ten...
Baca selengkapnya

PPK 1.1 Jabar Tutup Lubang Pakai TCM

Gambar
BARAK, (Jabar)- Viral tambal jalan menggunakan cara sederhana diruas jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar), langsung mendapat respon positif dari penyelenggara jalan terkait. PPK 1.1 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Jabar, Agung mengatakan, pihaknya memaklumi ketidaktahuan sebagian masyarakat terkait proses pekerjaan Tambal Cepat Mantap (TCM) yang masih tergolong belum familiar. "Yang kami terapkan pada titik yang diviralkan tersebut, yakni tambal dengan TCM yang memang prosesnya cukup sederhana, tapi hasilnya bagus," ungkapnya, Selasa (25/03/2025). Ia pun menjelaskan alasan pihaknya menggunakan metode TCM, yakni sesuai dengan Surat No 08-BM/48 terkait persiapan jalan nasional mengahadapi musim hujan dan melayani arus mudik/balik lebaran tahun 2025/1446 Hijriah. "Jadi ada instruksi kepada Satker/PPK untuk menghentikan pekerjaan konstruksi disekitar ruang manfaat jalan terhitung sejak 21 Maret hingga 11 April 2025, kecuali pemeliha...
Baca selengkapnya