Terkait Dugaan Pengemplangan Pajak, PT SMP Klaim Bayar Dimuka


BARAK, (Banten)- Semakin menguatnya dugaan pengemplangan pajak yang disinyalir dilakukan oleh PT SMP selaku produsen pengolahan Crude Palm Oil (CPO) yang berlokasi di Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, sudah seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Pasalnya, potensi kurangnya penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disinyalir mencapai ratusan miliar rupiah.

Dugaan itu menguat dari proses penjualan produk turunan minyak sawit PT SMP yang dinilai janggal, baik penjualan ke kawasan berikat maupun lewat ekspor.

Belakangan redaksi barak-indo kembali mendapatkan informasi, bahwa selama ini PT SMP selalu mengklaim pembayaran PPN-nya dilakukan di muka.

Klaim pembayaran dimuka itu didasarkan pada pembelian bahan baku yang sebagian besar dari perusahaan-perusahaan yang disinyalir masih satu group dengan PT SMP sendiri.

Terkait pembelian ini, pemerintah melalui institusi terkait dan aparat penegak hukum pun mestinya meneliti kembali dokumen-dokumen pembelian PT SMP, apakah transaksi itu benar, atau hanya sebatas dibuat seolah-olah transaksinya benar terjadi.

Karena pembelian bahan bakunya sebagian besar disinyalir bersumber dari pemasok yang masih satu group, kuat dugaan dokumen pembelian mulai dari kontrak hingga pelunasan pembayaran bisa direkayasa, agar terlihat transaksi seakan-akan benar terjadi, sehingga bisa menjadi dasar bagi timbulnya dokumen faktur pajak. Dokumen itulah yang diduga menjadi alat untuk melakukan klaim sebagai pajak bayar dimuka, dan akhirnya dimintakan sebagai kelebihan pembayaran pajak.

Dari dugaan rekayasa transaksi, baik dari pembelian maupun penjualan tersebut, PT SMP diduga bisa mengeruk keuntungan besar lewat dokumen yang disinyalir seolah-olah benar.

PT SMP sendiri tercatat memperoleh "jatah" sebagai produsen terbesar minyak goreng subsidi pemerintah dengan merk "Minyak Kita".

Redaksi sudah berupaya meminta klarifikasi pihak PT SMP dengan mendatangi perusahaan tersebut dikawasan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Namun usaha itu tidak membuahkan hasil, dan diarahkan untuk mendatangi kantor pusatnya di Jakarta.* (Barak)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Menteri PU Diminta Berani Batalkan SK Mutasi Istimewa

PPK 1.1 Jabar Tutup Lubang Pakai TCM