DJBM Kementerian PU Tetap Fokus Mantapkan Jalan & Jembatan


BARAK, (Jakarta)- Meskipun Kementerian PUPR kini sudah dipecah menyisakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saja, namun tidak sedikitpun menyurutkan semangat insan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PU untuk terus memacu lokomotif pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional yang menjadi kewenangannya.

Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan, penyesuaian secara umum akan dilakukan seiring terbitnya Perpres No 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara yang mengharuskan semua Kementerian melakukan restrukturisasi organisasi, namun tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta proses penyelenggaraan jalan dan jembatan.

"Fungsi Survey, Investigasi, Design, Lan Acquisition, Action Programme, Construction, Operation, Maintenance (Sidlacom) akan dibagi kepada semua Direktorat hingga Balai Pelaksana disetiap provinsi se-Indonesia," ujarnya, Rabu (23/10/2024) kemarin.

Hal itu, lanjutnya, untuk membangun dan menjaga kondisi jalan nasional yang 47.000 Km lebih tepat dalam kondisi kemantapan maksimal.

Karenanya, pelaksanaan pekerjaan DJBM Kementerian PU tetap mengacu pada RPJMN 2025-2029 yang disinkronkan dengan visi misi Astra Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Sejalan dengan arahan Menteri PU terkait program kerja Kabinet Merah Putih (KMP) untuk meningkatkan dukungan jalan terhadap ketahanan pangan dan energi, sesuai Tupoksi, kami harus banyak berkoordinasi dengan Pemda, agar diketahui mana yang skala prioritas," ungkapnya.

DJBM, katanya, akan memperkuat pada sisi pembinaan untuk mendukung ketahanan pangan hingga ke titik produksi yang memerlukan peran dari Pemda.

"Kemungkinan dukungan pendanaan untuk masalah itu bisa ditingkatkan, agar secara organisasi kami bisa menyesuaikan sumberdaya pendukungnya," ucapnya.

Perubahan nomenklatur dan restrukturisasi organisasi, harapnya, bisa membuat penyelenggaraan jalan dan jembatan lebih efektif dan efisien, serta lebih tepat untuk mendukung visi misi Presiden Prabowo.

Diketahui, TA 2024 hingga 2025 nanti, DJBM berfokus pada menjaga kondisi kemantapan jalan dan jembatan nasional, termasuk pembangunan Trans Papua, perbatasan Kalimantan, akses simpul transportasi, akses pulau-pulau terluar, terdepan dan tertinggal (3T), jalan tol, penuntasan missing link, lingkar perkotaan, perlintasan KA, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Menteri PU Diminta Berani Batalkan SK Mutasi Istimewa

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat Eselon II dan III pada lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jum'at (18/07/2025) kemarin masih tak bisa dicerna akal sehat publik. Pasalnya, banyak diantaranya yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa diketahui apa saja prestasi yang ditorehkan selama berkarier di Kementerian PU. "Kalau Menteri tidak berani membatalkan SK pengangkatan pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa prestasi, bukan tidak mungkin publik akan menganggap mutasi besar-besaran kemarin penuh aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)." Demikian ditegaskan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barisan Rakyat AntiKorupsi (Barak), Moch Markum, usai menelaah semua informasi dan data yang diperoleh terkait mutasi 520 pejabat Kementerian PU beberapa waktu lalu. Sebelumnya dikhabarkan, Barak memiliki catatan soal adanya beberapa pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/jabatan istimewa dalam mutasi yang dilakukan Menteri PU ten...
Baca selengkapnya

PPK 1.1 Jabar Tutup Lubang Pakai TCM

Gambar
BARAK, (Jabar)- Viral tambal jalan menggunakan cara sederhana diruas jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar), langsung mendapat respon positif dari penyelenggara jalan terkait. PPK 1.1 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Jabar, Agung mengatakan, pihaknya memaklumi ketidaktahuan sebagian masyarakat terkait proses pekerjaan Tambal Cepat Mantap (TCM) yang masih tergolong belum familiar. "Yang kami terapkan pada titik yang diviralkan tersebut, yakni tambal dengan TCM yang memang prosesnya cukup sederhana, tapi hasilnya bagus," ungkapnya, Selasa (25/03/2025). Ia pun menjelaskan alasan pihaknya menggunakan metode TCM, yakni sesuai dengan Surat No 08-BM/48 terkait persiapan jalan nasional mengahadapi musim hujan dan melayani arus mudik/balik lebaran tahun 2025/1446 Hijriah. "Jadi ada instruksi kepada Satker/PPK untuk menghentikan pekerjaan konstruksi disekitar ruang manfaat jalan terhitung sejak 21 Maret hingga 11 April 2025, kecuali pemeliha...
Baca selengkapnya