Sumatera Darurat Odol, Tiap Tahun Negara Rogoh Kocek Triliunan

BARAK, (Sumsel)- Masih bebasnya kendaraan Over Dimension Over Load (Odol) melintas dijalan umum menyebabkan kerusakan pada sejumlah ruas jalan nasional diberbagai provinsi di Pulau Sumatera.

Akibatnya, setiap tahun negara harus merogoh kocek dalam-dalam untuk memperbaiki semua kerusakan yang ada, agar tidak menjadi malapetaka bagi masyarakat pengendara pada umumnya.

Setelah Jambi dan Lampung, kini persoalan yang sama juga mengemuka di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Penyelenggara jalan harus bertaruh waktu dengan kendaraan Odol, agar tak menjadi sasaran kemarahan publik yang merasa dirugikan akibat jalan rusak. Sebab publik tidak mau tahu, "jalan rusak ya harus diperbaiki ", padahal kerusakan disebabkan oleh para pengusaha nakal yang mengoperasikan kendaraan Odol.

Merujuk pada informasi dan data yang diperoleh redaksi barak-indo, kasus yang terjadi di Sumsel agak berbeda dengan beberapa daerah lainnya, lantaran semua bermula dari kegiatan pertambangan legal dan ilegal di wilayah Sumsel sendiri.

Hampir semua angkutan dari kegiatan pertambangan Batu Bara di wilayah Kabupaten Lahat di distribusikan via jalan nasional, mulai dari Batas Kota Lahat-Muara Enim menuju Muara Enim-Simpang Sugihwaras-Baturaja-Martapura-Batas Provinsi Lampung, termasuk ruas Lahat-Muara Enim-Jalan Servo-Pali.

Begitu pula dengan distribusi Batu Bara dari kegiatan pertambangan disekitaran Tanjung Enim, yang hingga saat ini masih diangkut melalui jalan nasional, baik menuju Lampung maupun Palembang.

Meski demikian, masih ada beberapa perusahaan pertambangan yang taat aturan dengan mengangkut hasil produksinya menuju Palembang via sungai, termasuk PT BA yang menggunakan jasa Kereta Api.

Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumsel, Amzah Jayasaputra yang dikonfirmasi barak-indo Rabu (06/11/2024), membenarkan hingga saat ini kendaraan Odol masih beroperasi di ruas jalan yang menjadi kewenangannya.

"Kami tidak bisa mengambil tindakan secara langsung. Kami hanya berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Dishub untuk mengatasinya," ungkapnya.

Ditanya soal dampak yang timbul akibat masih bebasnya kendaraan Odol melintas di jalan umum, Amzah menuturkan, dampak yang nyata berupa usia jalan yang dibangun rerata tidak sesuai umur rencana.

"Sesering apapun jalan yang rusak itu kami perbaiki, namun tetap saja kembali mengalami kerusakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadinya kami seperti bertaruh waktu dengan Odol, dan itu butuh anggaran yang tidak sedikit," sesalnya.

Ia pun berharap persoalan Odol ini segera terselesaikan, agar rakyat banyak sebagai pengguna jalan umum tidak dirugikan.

Menanggapi persoalan tersebut, Kornas Barak, Danil's, meminta Presiden Prabowo Subianto segera memerintahkan aparat terkait turun tangan.

"Pulau Sumatera saat ini sedang darurat Odol. Perlu langkah-langkah konkrit untuk mengatasinya, dan sepertinya butuh ketegasan semacam perintah langsung dari Presiden kepada Kementerian/Lembaga negara terkait," tegasnya.

Danil's juga meminta Presiden mengingatkan Utusan Khusus-nya tertib menjalankan usaha pertambangan, agar negara dan rakyat tidak dirugikan lagi.

"Dari informasi dan data yang kami peroleh, salah satu kegiatan pertambangan yang angkutannya masih menggunakan jalan umum sebagai jalur distribusinya, mengarah pada salah seorang Utusan Khusus Presiden. Kami berharap, kelak Utusan Khusus tersebut bisa menjadi contoh bagi para pengusaha tambang lainnya, agar tertib dalam menjalankan kegiatan usaha," harapnya.

Ia juga menegaskan, jika Presiden harus tegas kepada semua pelaku usaha yang selama ini masih merugikan negara dengan mengoperasikan kendaraan Odol.

"Sekali lagi, Pulau Sumatera sedang dalam kondisi darurat Odol. Jika tidak segera diatasi, kelak akan butuh anggaran puluhan triliun untuk mengembalikan kondisi jalan dan jembatan yang rusak ringan, sedang hingga berat," tandasnya.* (Barak)