Lapor Bapak Presiden: Anggaran Diblokir, Kelak Butuh Puluhan Triliun Biaya Pengembalian Kondisi Jalan

Catatan Redaksi

KERUSAKAN yang terjadi pada ruas jalan nasional di hampir seluruh wilayah Indonesia, saat ini sudah cukup mengkhawatirkan. Meskipun belum berada pada titik kemantapan terendah, namun jika terus dibiarkan tanpa penanganan yang berarti, bukan tidak mungkin dalam satu atau dua bulan kedepan, kondisi jalan nasional di negeri ini akan berada pada titik terendah sepanjang sejarah.

Musim hujan yang masih terus berlanjut dengan intensitas tinggi dihampir seluruh pelosok negeri, menimbulkan tanah longsor hingga mengakibatkan fungsi jalan dan jembatan terganggu, bahkan sampai terputus total.

Air hujan yang tidak tertampung saluran samping (drainase- red), tidak hanya sebatas mengalir diatas badan jalan, tapi bahkan menggenang hingga merusak konstruksinya. Alhasil kerusakan-kerusakan baru pun terus bermunculan seiring waktu.

Para penyelenggara jalan pun tak bisa berbuat banyak, lantaran ketiadaan anggaran untuk pemeliharaan.

Personel terdepan penyelenggara jalan nasional hanya bisa melakukan pemeliharaan seadanya, itupun terkadang dengan material pinjaman yang harus segera diganti dalam waktu tertentu.

Tak ada pilihan lain selain "meminjam", lantaran tidak ada anggaran yang bisa digunakan untuk membeli material, membayar honor pekerja, termasuk biaya mobilisasi.

Pada kondisi genting seperti ini, tak ada yang bisa diharapkan selain dari keputusan Presiden Prabowo Subianto, memerintahkan Kementerian Keuangan segera membuka blokir anggaran untuk penanganan jalan dan jembatan.

Jika saja pemerintahan Prabowo-Gibran tidak segera membuka blokir anggaran, maka bisa dipastikan kelak pemerintah akan membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar untuk pengembalian kondisi jalan yang sudah terlanjur rusak, baik rusak ringan, rusak sedang hingga berat.

Karena bagaimanapun, tanpa penanganan yang berarti, kerusakan ringan akan terus berkembang menjadi kerusakan sedang bahkan berat jika tidak segera ditangani dengan baik. Sebab musim penghujan akan semakin mempercepat proses kerusakan.

Begitu juga ketika blokir anggaran tidak segera dibuka, maka prosentase kemantapan jalan nasional yang telah susah-payah dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selama ini, akan kembali menurun drastis seiring kerusakan yang terus berlangsung.

Implikasinya, dikhawatirkan publik akan memandang hal itu sebagai kelemahan dari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Lebih parahnya lagi, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan yang masif, akan dianggap sebagai kegagalan total dari pemerintah, karena mengangkat menteri yang dinilai belum benar-benar memahami kompleksnya persoalan infrastruktur, termasuk Direktur Jenderal Bina Marga yang juga dinilai minim prestasi.* (Barak)