PPK 2.2 PJN II Jatim Sudah Tiga Kali Tegur PT GFT Indonesia Investment


BARAK, (Jatim)- Penggunaan jalan nasional Ngawi-Maospati yang tidak sesuai peruntukan oleh PT GFT Indonesia Investment rupanya sudah sejak lama menjadi perhatian PPK 2.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Jawa Timur (Jatim).

"Setidaknya sudah tiga kali kami memberikan teguran secara tertulis kepada pihak PT GFT Indonesia Investment," ujar PPK 2.2 dalam keterangan resminya yang diperoleh barak-indo, Selasa (07/01/2025).

Bukan hanya PPK, namun Satlantas Polres Ngawi juga melakukan hal yang sama.

Dalam laporan pelaksanaan peninjauan bersama Forum Lalu Lintas di PT GFT Indonesia Investment pada Senin 06 Januari 2025 sejak pukul 09:00 hingga 11:00 WIB, peninjauan tersebut dilakukan bersama oleh Satlantas Polres Ngawi, Dishub Kabupaten Ngawi, Dinas PU Ngawi, Pol PP Ngawi, PPK 2.2 Satker PJN Wilayah II Jatim dan perwakilan PT GFT Indonesia Investment.

Peninjauan bersama dilaksanakan setelah aparat terkait mendapatkan laporan dari masyarakat soal adanya kejadian laka lantas disekitaran lokasi proyek.

Selain itu, ditemukan banyak ceceran tanah pada badan jalan yang dilintasi oleh kendaraan yang keluar masuk lokasi proyek, dan hal itu membahayakan masyarakat pengguna jalan.

Pihak PT GFT Indonesia Investment sendiri sudah menyemprotkan air untuk membersihkan badan jalan dari ceceran lumpur, namun kapasitasnya terlalu kecil, sehingga tidak mampu membersihkan ceceran lumpur.

Meskipun sudah ada petugas yang membersihkan ceceran tanah, namun belum maksimal, dan ceceran tanah masih banyak yang berserakan.

Begitu pula rambu peringatan yang sudah dipasang, baik dari arah selatan maupun utara.

Karenanya, Forum Lalu Lintas menyarankan, agar PT GFT Indonesia Investment menambah kapasitas air penyemprotan.

Sesuai SK Dirjen Hubdar Kemenhub Nomor KP.346/LT.408/DJPD-ANDALIN/2024 poin 1 huruf j mengamanatkan, setiap perusahaan yang melakukan pembangunan menyediakan lokasi pencucian kendaraan pengangkut material sebelum kendaraannya meninggalkan lokasi proyek.

Begitu pula setiap kendaraan yang keluar dari lokasi proyek wajib memastikan rodanya bersih dari tanah, dan muatannya tidak boleh melebihi tonase.

Selain itu, jam aktivitas juga harus diatur, agar tidak menggangu aktivitas masyarakat, termasuk menambah lampu penerangan jalan disepanjang lokasi proyek agar lebih terang.

Forum Lalu Lintas juga menekankan rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti sebelum pengecekan ulang dilaksanakan.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Menteri PU Diminta Berani Batalkan SK Mutasi Istimewa

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat Eselon II dan III pada lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jum'at (18/07/2025) kemarin masih tak bisa dicerna akal sehat publik. Pasalnya, banyak diantaranya yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa diketahui apa saja prestasi yang ditorehkan selama berkarier di Kementerian PU. "Kalau Menteri tidak berani membatalkan SK pengangkatan pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa prestasi, bukan tidak mungkin publik akan menganggap mutasi besar-besaran kemarin penuh aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)." Demikian ditegaskan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barisan Rakyat AntiKorupsi (Barak), Moch Markum, usai menelaah semua informasi dan data yang diperoleh terkait mutasi 520 pejabat Kementerian PU beberapa waktu lalu. Sebelumnya dikhabarkan, Barak memiliki catatan soal adanya beberapa pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/jabatan istimewa dalam mutasi yang dilakukan Menteri PU ten...
Baca selengkapnya

PPK 1.1 Jabar Tutup Lubang Pakai TCM

Gambar
BARAK, (Jabar)- Viral tambal jalan menggunakan cara sederhana diruas jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar), langsung mendapat respon positif dari penyelenggara jalan terkait. PPK 1.1 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Jabar, Agung mengatakan, pihaknya memaklumi ketidaktahuan sebagian masyarakat terkait proses pekerjaan Tambal Cepat Mantap (TCM) yang masih tergolong belum familiar. "Yang kami terapkan pada titik yang diviralkan tersebut, yakni tambal dengan TCM yang memang prosesnya cukup sederhana, tapi hasilnya bagus," ungkapnya, Selasa (25/03/2025). Ia pun menjelaskan alasan pihaknya menggunakan metode TCM, yakni sesuai dengan Surat No 08-BM/48 terkait persiapan jalan nasional mengahadapi musim hujan dan melayani arus mudik/balik lebaran tahun 2025/1446 Hijriah. "Jadi ada instruksi kepada Satker/PPK untuk menghentikan pekerjaan konstruksi disekitar ruang manfaat jalan terhitung sejak 21 Maret hingga 11 April 2025, kecuali pemeliha...
Baca selengkapnya