Barak Minta Menko AHY Desak Menkeu Buka Blokir Anggaran Persiapan Jalur Mudik


BARAK, (Jakarta)- Rabu (05/02/2025), Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengecek kembali kondisi jalan utama menjelang musim mudik Lebaran 2025 berlangsung.

Pengecekan, katanya, mulai dari jalan tol, non tol dan pusat-pusat transportasi untuk memastikan kelancaran arus mudik.

"Saya minta khususnya kepada Kementerian PU, agar mengecek ulang kondisi fisik jalan-jalan utama, mulai dari tol hingga non tol, termasuk pusat transportasi seperti terminal, bandara dan dermaga," ujarnya di kantornya, kemarin.

AHY hendak memastikan semuanya bebas dari hambatan, termasuk kerusakan akibat cuaca, genangan air dan faktor-faktor lainnya.

Menanggapi hal itu, Kornas Barak, Danil's, meminta Menko AHY mendesak Kemenkeu untuk segera membuka blokir anggaran penanganan jalan dan jembatan.

"Kami berharap perintah Menko AHY di ikuti dengan dibukanya blokir anggaran. Tapi kalau hanya berupa perintah saja, pak Menko pasti akan dipermalukan oleh kondisi faktual dilapangan saat ini," tegasnya.

Kerusakan jalan yang terjadi saat ini, katanya, sudah sangat mengkhawatirkan, karena terus berlanjut.

"Personel terdepan Kementerian PU baru sebatas melakukan penanganan-penanganan sementara terhadap kerusakan yang terus bermunculan sejak awal tahun 2025 lalu, karena ketiadaan anggaran. Sebaik apapun pekerjaannya, tidak akan maksimal tanpa ketersediaan anggaran. Mau kerja pakai apa, masa disuruh berhutang...?," katanya.

Soal anggaran yang tersedia saat ini cukup atau tidak untuk pemeliharaan, lanjutnya, itu soal nanti. Karena untuk memperbaiki jalan rusak karena Odol saja kebutuhannya sangat besar.

"Yang pasti persiapan jalur mudik lebaran sudah mendesak, dan itu butuh anggaran," tandasnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Menteri PU Diminta Berani Batalkan SK Mutasi Istimewa

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat Eselon II dan III pada lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jum'at (18/07/2025) kemarin masih tak bisa dicerna akal sehat publik. Pasalnya, banyak diantaranya yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa diketahui apa saja prestasi yang ditorehkan selama berkarier di Kementerian PU. "Kalau Menteri tidak berani membatalkan SK pengangkatan pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa prestasi, bukan tidak mungkin publik akan menganggap mutasi besar-besaran kemarin penuh aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)." Demikian ditegaskan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barisan Rakyat AntiKorupsi (Barak), Moch Markum, usai menelaah semua informasi dan data yang diperoleh terkait mutasi 520 pejabat Kementerian PU beberapa waktu lalu. Sebelumnya dikhabarkan, Barak memiliki catatan soal adanya beberapa pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/jabatan istimewa dalam mutasi yang dilakukan Menteri PU ten...
Baca selengkapnya

PPK 1.1 Jabar Tutup Lubang Pakai TCM

Gambar
BARAK, (Jabar)- Viral tambal jalan menggunakan cara sederhana diruas jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar), langsung mendapat respon positif dari penyelenggara jalan terkait. PPK 1.1 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Jabar, Agung mengatakan, pihaknya memaklumi ketidaktahuan sebagian masyarakat terkait proses pekerjaan Tambal Cepat Mantap (TCM) yang masih tergolong belum familiar. "Yang kami terapkan pada titik yang diviralkan tersebut, yakni tambal dengan TCM yang memang prosesnya cukup sederhana, tapi hasilnya bagus," ungkapnya, Selasa (25/03/2025). Ia pun menjelaskan alasan pihaknya menggunakan metode TCM, yakni sesuai dengan Surat No 08-BM/48 terkait persiapan jalan nasional mengahadapi musim hujan dan melayani arus mudik/balik lebaran tahun 2025/1446 Hijriah. "Jadi ada instruksi kepada Satker/PPK untuk menghentikan pekerjaan konstruksi disekitar ruang manfaat jalan terhitung sejak 21 Maret hingga 11 April 2025, kecuali pemeliha...
Baca selengkapnya