Puluhan Pejabat Kemenkeu Rangkap Jabatan

Saat Bersamaan Belasan Ribu Tenaga Kerja Kontrak Terancam Dirumahkan

BARAK, (Jakarta)- Disaat puluhan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menikmati gaya hidup mewah dari hasil merangkap jabatan di puluhan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), saat bersamaan belasan ribu tenaga kerja kontrak di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terancam dirumahkan lantaran adanya efisiensi dan blokir anggaran yang dilakukan oleh Kemenkeu.

Rangkap jabatan massal para pejabat Kemenkeu tersebut, dianggap sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menampar nalar orang normal. Bagaimana mungkin Kemenkeu memaksa Kementerian Lembaga Negara (KLN) lain mengencangkan ikat pinggang, sementara mereka sendiri terus "menumpuk lemak" dari hasil rangkap jabatan.

Terbongkarnya KLB ini, membuat publik geram dan meminta pemerintahan Prabowo-Gibran segera bertindak untuk mengakhirinya.

"Hal seperti ini sudah seharusnya dihentikan. Bagaimana mungkin negara diam saja mendapati ketidakadilan seperti ini. Kami yakin, mereka yang rangkap jabatan massal tidaklah lebih pinter dari yang terancam menganggur karena efisiensi anggaran," ujar Kornas Barak, Danil's, Jum'at (14/02/2025).

Menurutnya, ada banyak sekali orang pinter di negeri ini yang memiliki kemampuan untuk membawa perusahaan-perusahaan BUMN melaju maju seiring perkembangan jaman, namun mereka tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya.

"Sementara para pejabat yang rerata hanya memiliki kemampuan kerja standar malah rangkap jabatan massal. Hal itulah yang selama ini menutup peluang bagi anak negeri yang memiliki kemampuan mumpuni untuk turut serta membangun negerinya. Ini harus segera dihentikan," tegasnya.

Seperti dilansir tribunnews, Selasa (11/02/2025), setidaknya terdapat 38 pejabat Kemenkeu yang merangkap jabatan dengan posisi strategis di puluhan perusahaan BUMN. Para pejabat itu terdiri atas Wakil Menkeu Suahasil Nazara yang merangkap jabatan sebagai Wakil Komut PT PLN (Persero), Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi rangkap sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero), Dirjen Anggaran Isa Rachmatawarta rangkap sebagai Komisaris PT Telkom, Dirjen Pajak Suryo Utomo rangkap jadi Komisaris PT SMI, Dirjen Bea Cukai Askolani rangkap jadi Komisaris BNI, Dirjen Kekayaan Negara rangkap jadi Komisaris Bank Mandiri, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti rangkap jadi Komisaris Mining Industry, Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman rangkap jadi Komisaris PT PGN Tbk, Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh rangkap jadi Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur dan BRI, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu yang merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia.

Selanjutnya, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Andin Hadiyanto merangkap jabatan sebagai Komisaris BTN, Staf Ahli Organisasi Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Sudarto rangkap jadi Komisaris Pegadaian, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto rangkap jadi Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Exim Bank, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti rangkap jadi Komut PT Sarana Multigriya Finansial, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal rangkap jadi Direktur Eksekutif LPEI Exim Bank, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya rangkap jadi Komisaris PT Biofarma, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan R. Wiwin Istanti rangkap jadi Komisaris PTPN VII, Kabiro Organisasi dan Ketatalaksanaan Ari Wahyuni rangkap jadi Komisaris Jamkrindo, Kabiro Hukum Arief Wibisono rangkap jadi Komisaris PT Petra Oxo Nusantara (PT PON), dan Kabiro Advokasi Tio Serepina Siahaan yang merangkap jabatan sebagai Komut PT Geodipa Energi.

Kemudian, Kepala Biro SDM Rukijo merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta), Kabiro Umum Sugeng Wardoyo rangkap jadi Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Hidayat Amir rangkap jadi Komisaris PT Angkasa Pura I (In Juurney Aviation Service), Direktur Penyusunan APBN Rofyanto Kurniawan rangkap jadi Komisaris PT Asabri, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Chalimah Pujiastuti juga pernah merangkap jadi Komisaris PT POS, Sekretaris DJKN Dedy Syarif Usman rangkap jadi Komisaris PT Waskita Karya, Direktur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Encep Sudarwan rangkap jadi Komisaris Askrindo, Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Dwi Pujiastuti Handayani rangkap jadi Komisaris Indonesia Re, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak K/L Wawan Sunarjo rangkap jadi Komut PT Surveyor Indonesia, dan Direktur Sistem Penganggaran Lisbon Sirait juga merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas LLP-KUKM.

Para pejabat lainnya terdiri dari Inspektur V Sudarso yang merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Barata Indonesia, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Meirizal Nur rangkap jadi Komisaris Indosat, Direktur Lelang Joko Prihanto rangkap jadi Komisaris PT Karabha Digdaya (bukan BUMN), Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Mariatul Aini rangkap jadi Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur, Direktur Kapasitas Pelaksana Transfer Bimantara Widyajala rangkap jadi Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Heri Setiawan rangkap jadi Komisaris PT Geodipa Energi, dan Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Adi Budiarsa yang merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Sucofindo.* (Barak)