Jalan Hancur, Warga Penuhi Kebutuhan Pokok Dari Malaysia

Catatan Redaksi

MIRIS...?!? Menjadi warga negara Indonesia merupakan kebanggaan tersendiri bagi anak bangsa yang bermukim disekitar kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Meskipun hingga kini masih hidup dalam kondisi yang serba terbatas dan seakan terabaikan, namun tak sedikitpun mengurangi rasa nasionalisme terhadap negerinya tercinta.

Rasa cinta tanah air tak pernah tergoyahkan, walaupun dalam keseharian mereka lebih banyak memenuhi kebutuhan bahan pokok dari negeri tetangganya, Malaysia.

Sungguh keteguhan hati yang mestinya diapresiasi oleh para penyelenggara negara, setidaknya dengan membangun infrastruktur jalan yang memadai, agar mereka tak lagi terisolasi dari dunia luar.

Adalah warga tiga Kecamatan di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yakni Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, dan Sungai Boh.

Camat Kayan Hulu, Setim Ala mengungkapkan, lantaran infrastruktur jalan berubah bentuk seperti medan off-road, warganya jadi kesulitan mendapatkan kebutuhan bahan pokok, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Warga terpaksa membeli kebutuhan pokok ke Loh Bangun di Kab Mahakam Hulu, Provinsi Kaltim, yang bisa memakan waktu hingga satu bulan perjalanan. Dalam kondisi normal, dari Kayan menuju Loh Bangun hanya butuh waktu satu sampai dua hari saja," ujarnya.

Kondisi itupun membuat warga terpaksa memenuhi kebutuhan pokok dari negara tetangganya Malaysia.

Andai saja para pengelola negara sadar betapa besarnya jasa masyarakat yang bermukim dikawasan perbatasan (terdepan) dalam menjaga marwah dan kedaulatan bangsanya, pastilah ada perhatian yang serius untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Harapan akan masih adanya perhatian dari penyelenggara negara, pastinya tetap menggelantung setinggi langit.

Karena jika dilihat dari ketiadaan infrastruktur jalan, maka secara otomatis sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan pun pastilah sangat rendah.

Siapa yang bisa maksimal menjalankan tugas didaerah pelosok dengan kondisi infrastruktur yang hancur...? Beda cerita dengan pekerja sosial ataupun lembaga donor. Tapi masa iya negara kalah gesit dengan pekerja sosial dan lembaga donor yang tidak bergerak menggunakan pajak rakyat...!?!

Mengemukanya fakta-fakta seperti ini, mestinya cukup bagi para penyelenggara negara untuk cepat menggerakkan penyelenggara jalan, tentunya dengan modal yang cukup untuk penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak, aman dan nyaman sesuai perintah UU Tentang Jalan maupun UU Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jangan sampai menunggu publik tersadar, bahwa masih banyak saudara-saudara sebangsa setanah-airnya yang dibiarkan terisolasi ditengah hutan belantara.***