Negara Kemana...? Warga Royongan Perbaiki Jalan Nasional


BARAK, (Kaltara)- Parahnya kerusakan jalan nasional penghubung Long Midang di Krayan Induk dan Krayan Tengah hingga Malinau di Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), membuat kendaraan roda empat hampir mustahil bisa melintasinya.

Lantaran keluhannya belum juga didengar oleh pemerintah, dan tak ingin hidup terisolasi dari dunia luar, masyarakat setempat gotong-royong perbaiki jalan menggunakan dana hasil swadaya dari masyarakat sendiri.

Liantoni, Camat Krayan Timur mengungkapkan, kerusakan jalan sudah sangat menyulitkan masyarakat, terutama untuk distribusi barang kebutuhan pokok.

"Rusaknya parah banget, gak bisa dilintasi kendaraan, jangankan roda empat, roda dua pun sulit. Makanya masyarakat inisiatif perbaiki sendiri," katanya dilansir detik, Senin (28/04/2025) kemarin.

Ia juga menyatakan kebingungannya melapor kemana, lantaran jalan tersebut merupakan jalan nasional.

"Ini jalan nasional. Mau lapor kemana," ungkapnya.

Selama dua pekan terakhir, lanjutnya, masyarakat melakukan perbaikan secara swadaya, dengan mengumpulkan dana untuk biaya bahan bakar, penyewaan ekskavator dan kebutuhan lainnya, termasuk konsumsi pekerja.

"Biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk perbaikan sekitar 20 Km jalan yang rusak parah, diperkirakan mencapai Rp 30 juta. Semua dana bersumber dari swadaya masyarakat, tidak ada bantuan dari pemerintah," ucapnya.

Royongan tersebut, jelasnya, melibatkan sekitar 34 orang pekerja, mulai dari warga yang setempat, supir kendaraan roda empat, termasuk staf kecamatan. Warga membuat semacam rel dari kayu, dan melakukan penguatan agar bisa dilintasi kendaraan.

"Kasihan masyarakat. Kami usaha sendiri sambil menunggu respon dari pemerintah," harapnya.

Liantoni juga menyampaikan kekecewaan masyarakat terhadap janji pemerintah, baik presiden Jokowi maupun Gubernur yang akan mengoperasikan jalan itu sebelum masa jabatannya berakhir.

"Nyatanya sampai sekarang tidak ada tindakan nyata, kami pasrah. Kami juga sudah menyampaikan persoalan ini ke Kabupaten, Provinsi hingga pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara. Tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan. Masyarakat bingung mau mengadu kemana lagi," sesalnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Menteri PU Diminta Berani Batalkan SK Mutasi Istimewa

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat Eselon II dan III pada lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jum'at (18/07/2025) kemarin masih tak bisa dicerna akal sehat publik. Pasalnya, banyak diantaranya yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa diketahui apa saja prestasi yang ditorehkan selama berkarier di Kementerian PU. "Kalau Menteri tidak berani membatalkan SK pengangkatan pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa prestasi, bukan tidak mungkin publik akan menganggap mutasi besar-besaran kemarin penuh aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)." Demikian ditegaskan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barisan Rakyat AntiKorupsi (Barak), Moch Markum, usai menelaah semua informasi dan data yang diperoleh terkait mutasi 520 pejabat Kementerian PU beberapa waktu lalu. Sebelumnya dikhabarkan, Barak memiliki catatan soal adanya beberapa pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/jabatan istimewa dalam mutasi yang dilakukan Menteri PU ten...
Baca selengkapnya

PPK 1.1 Jabar Tutup Lubang Pakai TCM

Gambar
BARAK, (Jabar)- Viral tambal jalan menggunakan cara sederhana diruas jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar), langsung mendapat respon positif dari penyelenggara jalan terkait. PPK 1.1 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Jabar, Agung mengatakan, pihaknya memaklumi ketidaktahuan sebagian masyarakat terkait proses pekerjaan Tambal Cepat Mantap (TCM) yang masih tergolong belum familiar. "Yang kami terapkan pada titik yang diviralkan tersebut, yakni tambal dengan TCM yang memang prosesnya cukup sederhana, tapi hasilnya bagus," ungkapnya, Selasa (25/03/2025). Ia pun menjelaskan alasan pihaknya menggunakan metode TCM, yakni sesuai dengan Surat No 08-BM/48 terkait persiapan jalan nasional mengahadapi musim hujan dan melayani arus mudik/balik lebaran tahun 2025/1446 Hijriah. "Jadi ada instruksi kepada Satker/PPK untuk menghentikan pekerjaan konstruksi disekitar ruang manfaat jalan terhitung sejak 21 Maret hingga 11 April 2025, kecuali pemeliha...
Baca selengkapnya