7 Bulan, Longsoran Ruas Jalan Nasional Cidadap-Cianjur Belum Ditangani Maksimal

BARAK, (Jabar)- Hingga kini, penanganan puluhan titik longsoran pada ruas jalan nasional dari Cidadap hingga Cianjur yang melintasi Waluran-Jampangkulon-Cikaso-Agrabinta belum nampak ditangani dengan maksimal.

Hal itu pun membuat sejumlah pihak menyangsikan kegesitan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jawa Barat (Jabar) dalam merespon setiap peristiwa yang membahayakan keselamatan masyarakat pengguna jalan.

Dari penelusuran yang dilakukan tim Barak pada Senin 07 Juli 2025 kemarin, nampak jelas penanganan yang dilakukan sejak longsoran terjadi sekitar tujuh bulan yang lalu, baru sebatas pembersihan badan jalan dari material longsoran.

Tepian jalan yang termakan longsor juga terlihat masih diberi tanda menggunakan karung berisi pasir atau material setempat, bahkan ada pula yang hanya sebatas diberi tanda menggunakan gundukan tanah longsoran dari atas tebing curam (semacam pematang sawah- red), sementara dibeberapa titik, longsoran sudah memakan sebagian badan jalan hingga hampir menyisakan separuh badan jalan saja.

Akibat penanganan yang seadanya, kerawanan terjadinya longsor susulan pada titik-titik longsoran lama semakin terbuka, bahkan berpotensi memutus jaringan jalan secara total.

Kelambanan penanganan longsoran tersebut juga dipandang mengabaikan keselamatan masyarakat pengguna jalan, mengingat longsor sudah terjadi sejak lama,  namun penanganan masih nampak seadanya.

Begitu pula dengan penanganan jembatan Cidadap yang hingga saat ini seakan masih jalan ditempat sejak kerusakan terjadi pada Maret 2025 lalu.

Untuk menyeberangi sungai Cidadap, pengendara diminta memutar lewat jalan sementara melewati perkampungan padat penduduk.

Koordinator Divisi Investigasi dan Pelaporan Barak, M Deddy H, menyesalkan lambannya penanganan longsoran maupun jembatan Cidadap.

"Entah bagaimana logika berpikirnya...? Mau menunggu jalan putus total, dan kelak akan memakan biaya besar untuk penanganannya, atau ditangani sejak dini untuk meminimalisir kerusakan lanjutan sekaligus mengefisiensikan penggunaan anggaran seperti yang diharapkan Presiden...? Komitmen Satker dan PPK terkait perlu dipertanyakan," sesalnya.* (Barak)