Komisi V DPR-RI Apresiasi BPJN Banten


BARAK, (Banten)- Langkah cepat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten dan jajaran dalam melaksanakan pekerjaan penggantian Jembatan Akses Pelabuhan Merak mendapat apresiasi dari Komisi V DPR-RI.

Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Roberth Rouw mengungkapkan, penggantian jembatan tersebut merupakan solusi untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas, baik yang akan menyeberang menuju Pelabuhan Bakaheuni Lampung, maupun sebaliknya.

"Selama ini, setiap kali musim mudik tiba, kerap kali terjadi pengalihan arus lalu lintas yang tentu saja membuat masyarakat pengendara tidak nyaman. Tapi dengan adanya pembangunan jembatan seperti ini, kepadatan arus lalu lintas bisa teratasi," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten, Wahyu S Winurseto menjelaskan, jembatan itu dibangun sepanjang 14 meter menggunakan pondasi borepile, agar dapat meningkatkan daya tahan terhadap beban kendaraan yang melintas.

"Untuk sementara, kami akan memasang Jembatan Bailey. Kami targetkan pembangunan Jembatan ini bisa selesai pada November 2025 nanti. Tapi mudah-mudahan bulan Oktober sudah bisa mulai dioperasikan," ungkapnya.

Dipihak lain, sebagai langkah antisipatif untuk menghindari terjadinya antrian dan penumpukan kendaraan selama proses pembangunan berlangsung, KSOP Kelas I Banten sudah menyiapkan tempat pemberhentian kendaraan di Pelabuhan Bandar dengan kapasitas 320 unit truk.

"Daya tampung di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) masih bisa menampung sekitar 200 kendaraan lagi. Kendaraan besar yang menuju Pelabuhan Merak dari Pelabuhan BBJ, akan dialihkan melewati jalan milik Krakatau Steel, agar tidak menggangu arus lalu lintas umum. Uji coba sudah dilakukan sejak 30 Juni hingga 11 Juli nanti," ungkap Kepala KSOP Kelas I Banten, Bharto Ari Raharjo dilansir laman resmi Kementerian PU kemarin.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Menteri PU Diminta Berani Batalkan SK Mutasi Istimewa

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat Eselon II dan III pada lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jum'at (18/07/2025) kemarin masih tak bisa dicerna akal sehat publik. Pasalnya, banyak diantaranya yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa diketahui apa saja prestasi yang ditorehkan selama berkarier di Kementerian PU. "Kalau Menteri tidak berani membatalkan SK pengangkatan pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa prestasi, bukan tidak mungkin publik akan menganggap mutasi besar-besaran kemarin penuh aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)." Demikian ditegaskan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barisan Rakyat AntiKorupsi (Barak), Moch Markum, usai menelaah semua informasi dan data yang diperoleh terkait mutasi 520 pejabat Kementerian PU beberapa waktu lalu. Sebelumnya dikhabarkan, Barak memiliki catatan soal adanya beberapa pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/jabatan istimewa dalam mutasi yang dilakukan Menteri PU ten...
Baca selengkapnya

PPK 1.1 Jabar Tutup Lubang Pakai TCM

Gambar
BARAK, (Jabar)- Viral tambal jalan menggunakan cara sederhana diruas jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar), langsung mendapat respon positif dari penyelenggara jalan terkait. PPK 1.1 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Jabar, Agung mengatakan, pihaknya memaklumi ketidaktahuan sebagian masyarakat terkait proses pekerjaan Tambal Cepat Mantap (TCM) yang masih tergolong belum familiar. "Yang kami terapkan pada titik yang diviralkan tersebut, yakni tambal dengan TCM yang memang prosesnya cukup sederhana, tapi hasilnya bagus," ungkapnya, Selasa (25/03/2025). Ia pun menjelaskan alasan pihaknya menggunakan metode TCM, yakni sesuai dengan Surat No 08-BM/48 terkait persiapan jalan nasional mengahadapi musim hujan dan melayani arus mudik/balik lebaran tahun 2025/1446 Hijriah. "Jadi ada instruksi kepada Satker/PPK untuk menghentikan pekerjaan konstruksi disekitar ruang manfaat jalan terhitung sejak 21 Maret hingga 11 April 2025, kecuali pemeliha...
Baca selengkapnya