BBPJN Kaltim Memble, Biarkan Jalan Rusak Hambat Distribusi Logistik ke KIK & Pelabuhan


BARAK, (Kaltim)- Buruknya kinerja penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan sejumlah pihak.

Seperti halnya penyelenggaraan jalan Karang Joang-Kaltim Kariangau Terminal (KKT) sekitar 13 Km yang kini mengalami kerusakan cukup parah.

Diketahui, jalan tersebut sudah masuk kategori jalan nasional sejak tahun 2022 lalu. Dan keadaannya saat ini mengalami berbagai tipe kerusakan seperti berlubang dan bergelombang.

Kondisi tersebut, selain membahayakan nyawah masyarakat pengguna jalan, juga menghambat arus distribusi logistik menuju Terminal Peti Kemas Kariangau dalam Kawasan Industri Kariangau (KIK).

Memblenya kinerja BBPJN Kaltim dipandang sebagai ancaman tersendiri bagi keberlangsungan rantai pasok dikawasan Pelabuhan strategis dan KIK.

Direktur PT KKT, Enriany Muis menuturkan, kerusakan jalan sudah berdampak langsung terhadap kelancaran arus distribusi logistik di Balikpapan.

"Kendaraan angkutan logistik harus melambat pada jalur tersebut. Waktu tempuh jadi lebih lama, dan biaya distribusi juga jadi bertambah. Padahal jalan ini menjadi jalur vital bagi KKT, kawasan industri, termasuk jalur penting menuju IKN," ungkapnya.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah berulangkali berkoordinasi dengan BBPJN Kaltim, namun perbaikan belum bisa dilakukan tahun ini dengan alasan keterbatasan anggaran.

Menurutnya, pihak Balai memberikan penjelasan, jika perbaikan menunggu alokasi anggaran tahun 2026 nanti.

"DED nya sudah disiapkan dan diusulkan untuk anggaran 2026 nanti," katanya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh menegaskan, pemerintah pusat tidak bisa menunda penanganan ruas jalan nasional itu terlalu lama.

"Ini jalur utama angkutan logistik. Kalau dibiarkan rusak terus, dampaknya bukan hanya ke KKT, tapi perekonomian Kaltim secara keseluruhan, seperti biaya distribusi yang membengkak, harga barang jadi mahal, termasuk investor yang akan ragu melihat buruknya infrastruktur kita," sesalnya.

Ia pun kembali menegaskan, pemerintah pusat tidak boleh menunggu hingga 2026, karena dampak ekonominya sudah terasa dari sekarang.

"Perlu dicarikan solusi lain. Mungkin bisa juga kolaboratif antara pemerintah pusat dengan Pemprov Kaltim. Jangan biarkan persoalan ini molor," tandasnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Menteri PU Diminta Berani Batalkan SK Mutasi Istimewa

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat Eselon II dan III pada lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jum'at (18/07/2025) kemarin masih tak bisa dicerna akal sehat publik. Pasalnya, banyak diantaranya yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa diketahui apa saja prestasi yang ditorehkan selama berkarier di Kementerian PU. "Kalau Menteri tidak berani membatalkan SK pengangkatan pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa prestasi, bukan tidak mungkin publik akan menganggap mutasi besar-besaran kemarin penuh aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)." Demikian ditegaskan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barisan Rakyat AntiKorupsi (Barak), Moch Markum, usai menelaah semua informasi dan data yang diperoleh terkait mutasi 520 pejabat Kementerian PU beberapa waktu lalu. Sebelumnya dikhabarkan, Barak memiliki catatan soal adanya beberapa pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/jabatan istimewa dalam mutasi yang dilakukan Menteri PU ten...
Baca selengkapnya

PPK 1.1 Jabar Tutup Lubang Pakai TCM

Gambar
BARAK, (Jabar)- Viral tambal jalan menggunakan cara sederhana diruas jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar), langsung mendapat respon positif dari penyelenggara jalan terkait. PPK 1.1 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Jabar, Agung mengatakan, pihaknya memaklumi ketidaktahuan sebagian masyarakat terkait proses pekerjaan Tambal Cepat Mantap (TCM) yang masih tergolong belum familiar. "Yang kami terapkan pada titik yang diviralkan tersebut, yakni tambal dengan TCM yang memang prosesnya cukup sederhana, tapi hasilnya bagus," ungkapnya, Selasa (25/03/2025). Ia pun menjelaskan alasan pihaknya menggunakan metode TCM, yakni sesuai dengan Surat No 08-BM/48 terkait persiapan jalan nasional mengahadapi musim hujan dan melayani arus mudik/balik lebaran tahun 2025/1446 Hijriah. "Jadi ada instruksi kepada Satker/PPK untuk menghentikan pekerjaan konstruksi disekitar ruang manfaat jalan terhitung sejak 21 Maret hingga 11 April 2025, kecuali pemeliha...
Baca selengkapnya