Jalan Nasional Memperihatinkan, Walikota Temui Sekda & Kepala BPJN NTB


BARAK, (NTB)- Miris mendapati kondisi jalan nasional di Kota Bima, terutama di kawasan Ama Hami yang memperihatinkan, Walikota Bima, H A Rahman H Hamid, menemui Pj Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB.

Rombongan Walikota Bima diterima oleh Pj Sekda di ruang rapat Setda NTB, Senin (29/07/2025) kemarin.

Pertemuan itu secara khusus membahas percepatan perbaikan beberapa ruas jalan, terutama di kawasan Ama Hami yang menjadi jalur vital di Kota Bima.

"Kondisi jalan nasional di Kota Bima, khususnya dikawasan Ama Hami saat ini sangat memperihatinkan. Jalan itu menjadi jalur vital bagi masyarakat Bima, mulai dari mobilitas orang, barang dan jasa, hingga sektor pariwisata," ujar H.Rahman.

Ia menegaskan, penanganan kerusakan ruas jalan itu sudah sangat mendesak, agar masyarakat bisa mendapatkan layanan infrastruktur yang layak, aman dan nyaman.

H Rahman memastikan, pihaknya sudah mengajukan penanganan beberapa titik strategis yang mengalami kerusakan, yang bisa mengganggu aktivitas perekonomian warga.

"Kami berharap perbaikan jalan nasional itu dapat segera direalisasikan untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegasnya.

Sementara Pj Sekda Provinsi NTB, Lalu Moh Fauzal sendiri, menyatakan komitmen pihaknya mendukung usulan Pemkot Bima.

"Kami faham pentingnya infrastruktur yang memadai, terlebih untuk wilayah Kota Bima dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pemprov NTB akan memperjuangkan, agar perbaikan jalan tersebut sesegera mungkin direalisasikan oleh pusat," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPJN NTB, Rikson menyatakan, jika usulan Pemkot Bima sudah masuk sistem pengajuan ke pusat lewat skema IJD.

"Usulan Pemkot Bima menunjukkan keseriusan dan kematangan dalam perencanaan. Tapi perlu dipahami, saat ini ada banyak daerah yang mengajukan permohonan serupa. Pengawalan yang intensif dan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci usulan bisa segera disetujui dan direalisasikan," jelasnya dilansir gardaasakota, kemarin.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Menteri PU Diminta Berani Batalkan SK Mutasi Istimewa

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat Eselon II dan III pada lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jum'at (18/07/2025) kemarin masih tak bisa dicerna akal sehat publik. Pasalnya, banyak diantaranya yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa diketahui apa saja prestasi yang ditorehkan selama berkarier di Kementerian PU. "Kalau Menteri tidak berani membatalkan SK pengangkatan pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa prestasi, bukan tidak mungkin publik akan menganggap mutasi besar-besaran kemarin penuh aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)." Demikian ditegaskan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barisan Rakyat AntiKorupsi (Barak), Moch Markum, usai menelaah semua informasi dan data yang diperoleh terkait mutasi 520 pejabat Kementerian PU beberapa waktu lalu. Sebelumnya dikhabarkan, Barak memiliki catatan soal adanya beberapa pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/jabatan istimewa dalam mutasi yang dilakukan Menteri PU ten...
Baca selengkapnya

PPK 1.1 Jabar Tutup Lubang Pakai TCM

Gambar
BARAK, (Jabar)- Viral tambal jalan menggunakan cara sederhana diruas jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar), langsung mendapat respon positif dari penyelenggara jalan terkait. PPK 1.1 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Jabar, Agung mengatakan, pihaknya memaklumi ketidaktahuan sebagian masyarakat terkait proses pekerjaan Tambal Cepat Mantap (TCM) yang masih tergolong belum familiar. "Yang kami terapkan pada titik yang diviralkan tersebut, yakni tambal dengan TCM yang memang prosesnya cukup sederhana, tapi hasilnya bagus," ungkapnya, Selasa (25/03/2025). Ia pun menjelaskan alasan pihaknya menggunakan metode TCM, yakni sesuai dengan Surat No 08-BM/48 terkait persiapan jalan nasional mengahadapi musim hujan dan melayani arus mudik/balik lebaran tahun 2025/1446 Hijriah. "Jadi ada instruksi kepada Satker/PPK untuk menghentikan pekerjaan konstruksi disekitar ruang manfaat jalan terhitung sejak 21 Maret hingga 11 April 2025, kecuali pemeliha...
Baca selengkapnya