TA 2026 Kementerian PU Dapat Alokasi Anggaran Rp 118,5 Triliun


BARAK, (Jakarta)- Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2026, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mendapatkan alokasi anggaran dari  sebesar Rp 118,5 triliun. Alokasi itu diatas TA 2025 yang hanya sebesar Rp 73 triliun.

Hanya saja, TA 2025 ini Menteri PU Dody Hanggodo telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 12,5 triliun. Hal itu membuat posisi anggaran TA 2025 naik menjadi Rp 86 triliun.

Jika dibandingkan dengan alokasi pada TA 2025, anggaran TA 2026 naik sekitar 36,79 persen.

Mengacu pada Buku II Nota Keuangan RAPBN TA 2026, alokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan nasional sepanjang 194,75 Km, preservasi jalan nasional sepanjang 1.507,08 Km, pembangunan jembatan sepanjang 3.954,74 meter, termasuk pembangunan jalan tol sepanjang 28,19 Km.

Selain itu, Kementerian PU juga akan membangun flyover/underpass, pengembangan bandara dan pelabuhan hingga pembangunan bendungan on going dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Meski demikian, belum diketahui secara pasti nilai anggaran infrastruktur pemerintahan Prabowo-Gibran untuk TA 2026 nanti, karena dilebur dalam anggaran fungsi ekonomi yang ditetapkan sebesar Rp 820,4 triliun.

Nilai sebesar itu, selain untuk infrastruktur, juga termasuk penyaluran LPG, subsidi bunga KUR, sampai penyaluran subsidi BBM tertentu seperti solar.

Anggaran fungsi ekonomi sendiri dilaksanakan oleh beberapa kementerian/lembaga yang mengemban fungsi ekonomi seperti Kementerian PU, Kemenhub, Kementan, Kementerian Komdigi, Otorita IKN, Kementerian KP, Kemenhut, Kemenaker, dan Kementerian ESDM.

Anggaran fungsi ekonomi juga digunakan untuk mendukung agenda besar pemerintahan Prabowo-Gibran seperti ketahanan pangan dan energi, optimalisasi pemanfaatan TIK dan bantuan subsidi kepada MBR, UMKM, rakyat tani dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Pada periode 2026 nanti juga, anggaran termasuk difokuskan untuk program Sekolah Rakyat.

Sementara untuk pelaksanaan anggaran Kementerian PU TA 2026 akan terfokus bagi pembangunan jalan nasional 194,75 Km, preservasi jalan nasional 1.507,08 Km, pembangunan jalan tol 28,19 Km, pembangunan jembatan 3.954,74 meter, pembangunan flyover/underpass 362,71 meter, pengembangan dua bandara, pengembangan pelabuhan Patimban, pembangunan 15 bendungan on going, pembangunan jaringan irigasi 4.000 Ha, dan rehabilitasi jaringan irigasi 100.000 Ha.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Menteri PU Diminta Berani Batalkan SK Mutasi Istimewa

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat Eselon II dan III pada lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jum'at (18/07/2025) kemarin masih tak bisa dicerna akal sehat publik. Pasalnya, banyak diantaranya yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa diketahui apa saja prestasi yang ditorehkan selama berkarier di Kementerian PU. "Kalau Menteri tidak berani membatalkan SK pengangkatan pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa prestasi, bukan tidak mungkin publik akan menganggap mutasi besar-besaran kemarin penuh aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)." Demikian ditegaskan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barisan Rakyat AntiKorupsi (Barak), Moch Markum, usai menelaah semua informasi dan data yang diperoleh terkait mutasi 520 pejabat Kementerian PU beberapa waktu lalu. Sebelumnya dikhabarkan, Barak memiliki catatan soal adanya beberapa pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/jabatan istimewa dalam mutasi yang dilakukan Menteri PU ten...
Baca selengkapnya

PPK 1.1 Jabar Tutup Lubang Pakai TCM

Gambar
BARAK, (Jabar)- Viral tambal jalan menggunakan cara sederhana diruas jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar), langsung mendapat respon positif dari penyelenggara jalan terkait. PPK 1.1 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Jabar, Agung mengatakan, pihaknya memaklumi ketidaktahuan sebagian masyarakat terkait proses pekerjaan Tambal Cepat Mantap (TCM) yang masih tergolong belum familiar. "Yang kami terapkan pada titik yang diviralkan tersebut, yakni tambal dengan TCM yang memang prosesnya cukup sederhana, tapi hasilnya bagus," ungkapnya, Selasa (25/03/2025). Ia pun menjelaskan alasan pihaknya menggunakan metode TCM, yakni sesuai dengan Surat No 08-BM/48 terkait persiapan jalan nasional mengahadapi musim hujan dan melayani arus mudik/balik lebaran tahun 2025/1446 Hijriah. "Jadi ada instruksi kepada Satker/PPK untuk menghentikan pekerjaan konstruksi disekitar ruang manfaat jalan terhitung sejak 21 Maret hingga 11 April 2025, kecuali pemeliha...
Baca selengkapnya