Dugaan Kongkalikong Oknum Anggota DPR Dengan BBWS C3 Dalam Program P3-TGAI di Banten


BARAK, (Banten)- Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mestinya menjadi harapan baru bagi Rakyat Tani Nasional (RTN) untuk meningkatkan hasil produksi sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto.

Namun apa jadinya jika program kerakyatan yang langsung menyentuh jantung perekonomian RTN tersebut dijadikan "bancakan" oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab...?

Sebut saja program P3-TGAI di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang digelontorkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) lewat Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWS C3).

Tahun ini Kementerian PU setidaknya memprogramkan P3-TGAI di 62 titik se-Kab Pandeglang, dengan nilai anggaran sekitar Rp 12 miliar.

Namun dalam perjalanannya, program tersebut diduga di monopoli oleh oknum anggota DPR-RI berinisial AZ.

AZ disinyalir meminta setoran antara 20-30 persen per titik.

"Kami miris mendapati hal seperti ini. Ada dugaan kongkalikong antara oknum anggota DPR-RI dengan BBWS C3 Banten," ungkap Koordinator Wilayah Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) Wilayah Banten, Entis Soemantri, layaknya dilansir tribunnews, Selasa (09/09/2025) kemarin.

Ia menjelaskan, niat pemerintah memberikan bantuan P3-TGAI per kelompok sebesar Rp 192 juta seharusnya bisa disyukuri sebagai bagian dari upaya peningkatan hasil produksi. Namun yang terjadi justeru dipersulit.

"Kami mendapati fakta dilapangan, seakan-akan ini sudah diatur. Ini sudah jelas terindikasi korupsi. Kami minta Kementerian PU melakukan evaluasi," tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan.

Media sudah berupaya mengkonfirmasi oknum anggota DPR-RI terkait, baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat. Namun AZ tak juga merespon. Begitu pula, redaksi berharap bisa mendapatkan klarifikasi dari BBWS C3 Banten untuk keberimbangan informasi.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Menteri PU Diminta Berani Batalkan SK Mutasi Istimewa

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat Eselon II dan III pada lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jum'at (18/07/2025) kemarin masih tak bisa dicerna akal sehat publik. Pasalnya, banyak diantaranya yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa diketahui apa saja prestasi yang ditorehkan selama berkarier di Kementerian PU. "Kalau Menteri tidak berani membatalkan SK pengangkatan pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa prestasi, bukan tidak mungkin publik akan menganggap mutasi besar-besaran kemarin penuh aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)." Demikian ditegaskan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barisan Rakyat AntiKorupsi (Barak), Moch Markum, usai menelaah semua informasi dan data yang diperoleh terkait mutasi 520 pejabat Kementerian PU beberapa waktu lalu. Sebelumnya dikhabarkan, Barak memiliki catatan soal adanya beberapa pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/jabatan istimewa dalam mutasi yang dilakukan Menteri PU ten...
Baca selengkapnya

PPK 1.1 Jabar Tutup Lubang Pakai TCM

Gambar
BARAK, (Jabar)- Viral tambal jalan menggunakan cara sederhana diruas jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar), langsung mendapat respon positif dari penyelenggara jalan terkait. PPK 1.1 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Jabar, Agung mengatakan, pihaknya memaklumi ketidaktahuan sebagian masyarakat terkait proses pekerjaan Tambal Cepat Mantap (TCM) yang masih tergolong belum familiar. "Yang kami terapkan pada titik yang diviralkan tersebut, yakni tambal dengan TCM yang memang prosesnya cukup sederhana, tapi hasilnya bagus," ungkapnya, Selasa (25/03/2025). Ia pun menjelaskan alasan pihaknya menggunakan metode TCM, yakni sesuai dengan Surat No 08-BM/48 terkait persiapan jalan nasional mengahadapi musim hujan dan melayani arus mudik/balik lebaran tahun 2025/1446 Hijriah. "Jadi ada instruksi kepada Satker/PPK untuk menghentikan pekerjaan konstruksi disekitar ruang manfaat jalan terhitung sejak 21 Maret hingga 11 April 2025, kecuali pemeliha...
Baca selengkapnya