Kinerja BPJN Sulteng Dinilai Lamban

Layak di Evaluasi


BARAK, (Sulteng)- Disaat Balai lain berlomba menggenjot capaian kinerja dalam menyambut momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah (Sulteng) belum nampak menunjukkan kinerja yang positif.

Pasalnya, protes jalan rusak parah masih terus menggema, bahkan sang Gubernur pun harus langsung menelepon Kepala Balai untuk menyampaikan kondisi jalan yang rusak parah.

Terkini, kerusakan jalan nasional Tompira-Bungku bungku membuat publik terperanjat. Pasalnya, selain berlubang, ada pula bagian badan jalan hampir menyisakan tanah berlumpur saja saat hujan.

Kornas Barak, Danil's menilai, kinerja yang seperti ini sudah sangat layak di evaluasi, agar tidak berpengaruh pada capaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara keseluruhan.

"Sepertinya Direktur Jenderal Bina Marga dan Menteri PU harus mengambil sikap, segera mengevaluasi Balai dan Satker/PPK yang kurang maksimal. Evaluasi sangat diperlukan untuk mencapai ritme kerja yang setara dari ujung barat hingga Indonesia bagian timur. Rakyat wajib diberikan layanan infrastruktur yang sama (layak, aman dan nyaman)," ujarnya, Senin (27/10/2025).

Jika saja BPJN Sulteng beralasan kinerja tidak bisa digenjot karena efisiensi anggaran, lanjutnya, semua Balai juga terjadi efisiensi, tapi masih bisa memaksimalkan semua sumber daya yang tersedia untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

"Ini bukan semata soal efisiensi, tapi ada persoalan lain yang lebih krusial, seperti leadership. Ketidakmampuan dalam memimpin, membuat jajaran dibawahnya tidak memiliki kemampuan juga untuk mengambil langkah-langkah inovatif ditengah kondisi yang menghimpit," tegasnya.

Karenanya, ia memandang, evaluasi sangat mendesak, agar saat momen Nataru nanti rakyat tidak perlu mempertaruhkan nyawah berkendara dijalanan yang rusak.

"Jangan sampai berani bicara cinta NKRI kalau layanan dasar saja tidak bisa disediakan dengan baik. Ini persoalan mendasar. Jangan sampai ada nyawah yang melayang akibat jalan rusak, karena setiap perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawaban," tandasnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Menteri PU Diminta Berani Batalkan SK Mutasi Istimewa

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat Eselon II dan III pada lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jum'at (18/07/2025) kemarin masih tak bisa dicerna akal sehat publik. Pasalnya, banyak diantaranya yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa diketahui apa saja prestasi yang ditorehkan selama berkarier di Kementerian PU. "Kalau Menteri tidak berani membatalkan SK pengangkatan pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa prestasi, bukan tidak mungkin publik akan menganggap mutasi besar-besaran kemarin penuh aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)." Demikian ditegaskan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barisan Rakyat AntiKorupsi (Barak), Moch Markum, usai menelaah semua informasi dan data yang diperoleh terkait mutasi 520 pejabat Kementerian PU beberapa waktu lalu. Sebelumnya dikhabarkan, Barak memiliki catatan soal adanya beberapa pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/jabatan istimewa dalam mutasi yang dilakukan Menteri PU ten...
Baca selengkapnya

PPK 1.1 Jabar Tutup Lubang Pakai TCM

Gambar
BARAK, (Jabar)- Viral tambal jalan menggunakan cara sederhana diruas jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar), langsung mendapat respon positif dari penyelenggara jalan terkait. PPK 1.1 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Jabar, Agung mengatakan, pihaknya memaklumi ketidaktahuan sebagian masyarakat terkait proses pekerjaan Tambal Cepat Mantap (TCM) yang masih tergolong belum familiar. "Yang kami terapkan pada titik yang diviralkan tersebut, yakni tambal dengan TCM yang memang prosesnya cukup sederhana, tapi hasilnya bagus," ungkapnya, Selasa (25/03/2025). Ia pun menjelaskan alasan pihaknya menggunakan metode TCM, yakni sesuai dengan Surat No 08-BM/48 terkait persiapan jalan nasional mengahadapi musim hujan dan melayani arus mudik/balik lebaran tahun 2025/1446 Hijriah. "Jadi ada instruksi kepada Satker/PPK untuk menghentikan pekerjaan konstruksi disekitar ruang manfaat jalan terhitung sejak 21 Maret hingga 11 April 2025, kecuali pemeliha...
Baca selengkapnya