Ada Apa Dengan BPJN & BP2JK Sulbar...???

Paket Topoyo-Korosa Dua Kali Gagal Lelang


BARAK, (Sulbar)- Masyarakat Sulawesi Barat (Sulbar) dan sekitarnya kembali harus menelan ludah. Pasalnya, pekerjaan perbaikan jalan nasional Topoyo-Korosa yang kini telah mengalami kerusakan cukup parah kembali tertunda.

Hal itu akibat dari proses lelang paket pekerjaan bernilai ratusan miliar kembali gagal untuk kedua kalinya.

Kondisi itu pun memicu kekecewaan dari Bupati Mamuju Tengah (Mateng), Arsal Aras, penundaan yang berulang menyebabkan pembangunan infrastruktur kewenangan pemerintah pusat di daerahnya terhambat.

Gagal lelang untuk kedua kalinya itupun dinilai sebagai wujud dari ketidakseriusan pemerintah pusat dalam memperbaiki infrastruktur vital bagi ribuan masyarakat Sulbar setiap harinya.

"Semakin hari kondisi jalan kian buruk. Ini sangat menghambat proses pembangunan daerah. Sampai kapan masyarakat dibiarkan menderita seperti sekarang...?," sesalnya.

Untuk memastikan proses lelang paket perbaikan jalan tersebut, Bupati Arsal pun memerintahkan Dinas PU Mateng mengeceknya di Balai.

Hasilnya, didapati informasi, jika pada awal November prosesnya sempat berjalan, bahkan disebut-sebut sudah ada pemenang lelangnya.

"Tapi gak lama berselang, lelang dibatalkan. Dan sekarang pun lelang kembali batal tanpa kejelasan. Sudah dua kali gagal lelang," kata Arsal mengungkapkan kekecewaannya.

Akibat lelang yang gagal terus, lanjutnya, masyarakat yang harus menanggung konsekuensinya. Saat hujan jalanan jadi berkubang dan licin, saat panas debu beterbangan.

"Kondisi ini sangat membahayakan masyarakat pengendara, sekaligus merugikan masyarakat disepanjang ruas," ujarnya.

Ia pun mendesak pemerintah pusat agar memberikan penjelasan secara terbuka tentang apa yang menjadi penyebab gagal lelang berkali-kali.

Bupati menegaskan, pihaknya siap mengambil-alih perbaikan jika memang pemerintah pusat tidak sanggup.

"Kalau pusat tidak mampu melaksanakan lelang, serahkan saja ke kami. Yang penting jalan segera ditangani," tegasnya.

Bupati juga menegaskan, agar seluruh pihak terkait menghentikan tarik-menarik kepentingan, dan fokus pada pembangunan.

"Jangan main-main dengan kebutuhan dasar seperti ini," tandasnya dilansir pikiranrakyat, Kamis (27/11/2025).* (Barak)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Menteri PU Diminta Berani Batalkan SK Mutasi Istimewa

PPK 1.1 Jabar Tutup Lubang Pakai TCM