Tender Paket Korossa-Topoyo Rp 198,9 M, Dirjen BM Perlu Turun Tangan

Catatan Redaksi


LEMAHNYA kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulawesi Barat (Sulbar) dalam melaksanakan lelang paket Preservasi Jalan Korossa-Topoyo membuat Kepala Daerah (Kepda), yakni Bupati Mamuju Tengah (Mateng) Arsal Aras meradang.

Bupati memandang, gagal lelang hingga dua kali menyebabkan kerusakan jalan semakin parah sekaligus menyengsarakan masyarakat secara luas.

Dari history perubahan jadwal data LPSE, paket Preservasi Jalan Korossa-Topoyo senilai Rp 198,9 miliar pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulbar, terdaftar dengan kode tender 10072790000.

Dalam tender yang digelar sejak 16 Agustus hingga 28 Oktober 2025, setidaknya terdapat 79 peserta yang mendaftar.

Namun statusnya per 28 November 2025, tercatat Pokja memerlukan waktu tambahan untuk input hasil evaluasi teknis fail I.

Merujuk pada data LPSE yang tidak jelas, wajar jika Bupati Arsal mengungkapkan kekecewaannya di media massa. Karena proses tender yang tidak jelas, memaksa masyarakat melintas di jalan yang berkubang dan licin saat hujan, dan berdebu saat panas.

Tak hanya menyulitkan para pengendara, kerusakan jalan juga membuka lebar peluang terjadinya kecelakaan yang bisa merenggut nyawah masyarakat tidak berdosa, sekaligus menimbulkan ekonomi biaya tinggi dalam distribusi barang/jasa.

Karenanya, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pun diminta turun tangan menyelesaikan persoalan tender tersebut, agat tidak semakin melebar hingga menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih luas.

Dirjen BM juga dibutuhkan, lantaran terdapat satu hal yang agak menggelitik rasa penasaran publik dalam kasus tender berulang itu, yakni pernyataan Bupati yang meminta para pihak terkait menghentikan tarik-menarik kepentingan.

Yang perlu menjadi catatan khusus, tak akan ada asap selama tidak ada api. Pernyataan itu tidak mungkin keluar begitu saja tanpa ada alasan yang jelas, seperti ketidakjelasan proses tender proyeknya sendiri.***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Menteri PU Diminta Berani Batalkan SK Mutasi Istimewa

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat Eselon II dan III pada lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jum'at (18/07/2025) kemarin masih tak bisa dicerna akal sehat publik. Pasalnya, banyak diantaranya yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa diketahui apa saja prestasi yang ditorehkan selama berkarier di Kementerian PU. "Kalau Menteri tidak berani membatalkan SK pengangkatan pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa prestasi, bukan tidak mungkin publik akan menganggap mutasi besar-besaran kemarin penuh aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)." Demikian ditegaskan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barisan Rakyat AntiKorupsi (Barak), Moch Markum, usai menelaah semua informasi dan data yang diperoleh terkait mutasi 520 pejabat Kementerian PU beberapa waktu lalu. Sebelumnya dikhabarkan, Barak memiliki catatan soal adanya beberapa pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/jabatan istimewa dalam mutasi yang dilakukan Menteri PU ten...
Baca selengkapnya

PPK 1.1 Jabar Tutup Lubang Pakai TCM

Gambar
BARAK, (Jabar)- Viral tambal jalan menggunakan cara sederhana diruas jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar), langsung mendapat respon positif dari penyelenggara jalan terkait. PPK 1.1 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Jabar, Agung mengatakan, pihaknya memaklumi ketidaktahuan sebagian masyarakat terkait proses pekerjaan Tambal Cepat Mantap (TCM) yang masih tergolong belum familiar. "Yang kami terapkan pada titik yang diviralkan tersebut, yakni tambal dengan TCM yang memang prosesnya cukup sederhana, tapi hasilnya bagus," ungkapnya, Selasa (25/03/2025). Ia pun menjelaskan alasan pihaknya menggunakan metode TCM, yakni sesuai dengan Surat No 08-BM/48 terkait persiapan jalan nasional mengahadapi musim hujan dan melayani arus mudik/balik lebaran tahun 2025/1446 Hijriah. "Jadi ada instruksi kepada Satker/PPK untuk menghentikan pekerjaan konstruksi disekitar ruang manfaat jalan terhitung sejak 21 Maret hingga 11 April 2025, kecuali pemeliha...
Baca selengkapnya