Menteri & Dirjen Diminta Evaluasi Kinerja BPJN & BP2JK Sulbar

BARAK, (Sulbar)- Berlarut-larutnya tender pekerjaan Preservasi Jalan Korossa-Topoyo senilai Rp 198,9 miliar, membuat Pemerintah Daerah (Pemda) kecewa terhadap pemerintah pusat.

Bupati Mamuju Tengah (Mateng), Arsal Aras, selaku pemilik wilayah menilai, penundaan tender berulang telah menghambat pembangunan infrastruktur kewenangan pemerintah pusat di daerahnya.

Ia juga memandang, hal itu sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah pusat dalam menangani infrastruktur vital yang setiap hari menjadi jalur utama penggerak roda perekonomian.

"Setiap hari kondisi jalannya makin buruk. Ini sangat menggangu proses pembangunan dan perputaran roda perekonomian daerah. Sampai kapan masyarakat dibiarkan menderita...?," sesalnya.

Jika memang pemerintah pusat tidak mampu melaksanakan tender dengan baik, ia meminta diserahkan saja ke daerah, agar jalan bisa segera diperbaiki.

Bupati Arsal juga menegaskan, agar semua pihak terkait menghentikan tarik-menarik kepentingan, dan fokus pada percepatan penanganannya.

Dipihak lain, Koordinator Divisi Investigasi dan Pelaporan Barak, M Deddy H, meminta Dirjen Bina Marga, Roy Rizali Anwar dan Menteri PU Dody Hanggodo segera mengevaluasi kinerja Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulbar, termasuk semua pihak yang terlibat dalam proses tender Preservasi Jalan Korossa-Topoyo yang gagal.

"Kondisinya sudah darurat jalan rusak, tapi tender gagal berulang. Ini keadaan serius yang harus diatasi sesegera mungkin. Evaluasi kinerja semua pihak terkait, dan langsung saja ganti jika memang ada kelemahan, agar tidak mengganggu capaian program Presiden," tegasnya.

Lemahnya kinerja jajaran DJBM Kementerian PU seperti di Sulbar, lanjutnya, tidak hanya melemahkan serapan anggaran di Kementerian PU, tapi juga telah menyengsarakan rakyat banyak, baik pengendara maupun yang bermukim disepanjang ruas Korossa-Topoyo.

"Lebih dari itu, rakyat pasti memandang hal ini sebagai ketidakseriusan dan kelemahan dari jajaran kabinet Presiden Prabowo dalam menyediakan layanan infrastruktur dasar rakyatnya. Dirjen BM dan Menteri PU harus segera mengambil sikap tegas, jangan bercanda dengan kebutuhan dasar rakyat," tandasnya.* (Barak)