BPJN Maluku Selesaikan Pembangunan Jalan & Jembatan Alih Trase Mako-Modanmohe


BARAK, (Maluku)- Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku melalui PPK 1.2 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Maluku telah merampungkan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan alih trase Mako-Modanmohe.

Pembangunan tersebut merupakan dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Wai Apu di Kabupaten Buru.

Diketahui, Pembangunan Bendungan Wai Apu mengakibatkan dua segmen jalan nasional ruas Mako-Modanmohe sepanjang 1,628 Km serta 3 jembatan sepanjang 115 meter terdampak genangan air area bendungan.


Kondisi tersebut mengharuskan BPJN Maluku melakukan relokasi jalan dan jembatan untuk menjaga keberlanjutan fungsi jaringan jalan nasional dan konektivitas antar wilayah.

Tindak lanjutnya, BPJN Maluku melaksanakan relokasi dengan membangun jalan baru sepanjang 1,187 Km berbarengan dengan pembangunan 4 jembatan sepanjang 288 meter.

Ke-4 jembatan tersebut terdiri atas Jembatan Wai Teba menggunakan konstruksi rangka baja dengan bentang 80 meter, Jembatan Wai Rahwaen menggunakan konstruksi rangka baja dengan bentang 60 meter, Jembatan Wai Wantair menggunakan konstruksi gelagar baja komposit dengan bentang 16 meter, dan Jembatan Wai Apu sepanjang 132 meter yang terdiri dari 2 bentang gelagar baja komposit masing-masing 16 meter, dan satu bentang rangka baja sepanjang 100 meter.


Pekerjaannya sendiri dilaksanakan lewat skema Multy Years Contract (MYC) TA 2023-2025, yang diselesaikan tepat waktu pada TA 2025 lalu.

Dengan selesainya pekerjaan tersebut, BPJN Maluku berharap konektivitas jalan nasional di Kab Buru semakin andal, sekaligus mendukung optimalisasi fungsi Bendungan Wai Apu sebagai penunjang ketahanan air, pengendalian banjir, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kab Buru.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Menteri PU Diminta Berani Batalkan SK Mutasi Istimewa

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat Eselon II dan III pada lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jum'at (18/07/2025) kemarin masih tak bisa dicerna akal sehat publik. Pasalnya, banyak diantaranya yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa diketahui apa saja prestasi yang ditorehkan selama berkarier di Kementerian PU. "Kalau Menteri tidak berani membatalkan SK pengangkatan pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa prestasi, bukan tidak mungkin publik akan menganggap mutasi besar-besaran kemarin penuh aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)." Demikian ditegaskan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barisan Rakyat AntiKorupsi (Barak), Moch Markum, usai menelaah semua informasi dan data yang diperoleh terkait mutasi 520 pejabat Kementerian PU beberapa waktu lalu. Sebelumnya dikhabarkan, Barak memiliki catatan soal adanya beberapa pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/jabatan istimewa dalam mutasi yang dilakukan Menteri PU ten...
Baca selengkapnya

PPK 1.1 Jabar Tutup Lubang Pakai TCM

Gambar
BARAK, (Jabar)- Viral tambal jalan menggunakan cara sederhana diruas jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar), langsung mendapat respon positif dari penyelenggara jalan terkait. PPK 1.1 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Jabar, Agung mengatakan, pihaknya memaklumi ketidaktahuan sebagian masyarakat terkait proses pekerjaan Tambal Cepat Mantap (TCM) yang masih tergolong belum familiar. "Yang kami terapkan pada titik yang diviralkan tersebut, yakni tambal dengan TCM yang memang prosesnya cukup sederhana, tapi hasilnya bagus," ungkapnya, Selasa (25/03/2025). Ia pun menjelaskan alasan pihaknya menggunakan metode TCM, yakni sesuai dengan Surat No 08-BM/48 terkait persiapan jalan nasional mengahadapi musim hujan dan melayani arus mudik/balik lebaran tahun 2025/1446 Hijriah. "Jadi ada instruksi kepada Satker/PPK untuk menghentikan pekerjaan konstruksi disekitar ruang manfaat jalan terhitung sejak 21 Maret hingga 11 April 2025, kecuali pemeliha...
Baca selengkapnya