BPJN Sulteng Langsung Tangani Kerusakan Ruas Trans Sulawesi


BARAK, (Sulteng)- Kritik sejumlah elemen masyarakat terkait kerusakan yang terjadi pada ruas jalan nasional Trans Sulawesi, langsung mendapat tanggapan positif dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan jajaran.

Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Sulteng selaku penyelenggara ruas, dalam keterangan resminya yang diperoleh redaksi barak-indo, Kamis (12/02/2026) menjelaskan, jika kerusakan jalan Trans Sulawesi, tepatnya ruas Tompira-Keuno di Prov Sulteng lebih disebabkan karena aktivitas pertambangan dari PT SEI dan PT Bumanik.

"Memang terdapat kerusakan berupa lubang dan genangan air pada ruas Tompira-Keuno STA 07+300 - 07+900 di Kabupaten Morowali. Itu akibat aktivitas pertambangan dari PT SEI dan PT Bumanik," ujar Kepala Satker PJN Wilayah IV Sulteng, Rolli Ekianto.


Selama ini, pihaknya terus melakukan penanganan sementara pada titik-titik krusial untuk menjaga kondisi jalan tetap fungsional.

"Karena ada kebijakan efisiensi anggaran TA 2025 lalu, pada STA 07+300 - 07+900 tersebut belum dapat dikerjakan secara efektif. Tapi untuk menjaga jalan tetap fungsional, kami laksanakan pekerjaan holding," jelasnya.

Alhamdulillahnya, lanjutnya, untuk ruas tersebut TA 2026 ini, ada paket preservasi yang penandatanganan kontraknya dilakukan pada 06 Pebruari 2026.


"Dan pada STA 07+300 - 07+900 akan ada pekerjaan efektif," ungkapnya.

Selain kontrak paket preservasi, bebernya, dilokasi juga terdapat Kerjasama dengan Pelaku Usaha (PT SEI) yang pelaksanaannya tengah berlangsung.

"Saat ini telah dilakukan pekerjaan berupa perbaikan lapis pondasi. Insya'Allah kami akan memastikan seluruh ruas aman bagi pengendara, terlebih saat momen libur lebaran nanti," tandasnya.


Sebelumnya, redaksi barak-indo menginformasikan adanya kerusakan jalan nasional Trans Sulawesi di Sulteng yang berpotensi membahayakan keselamatan pengendara dan kesehatan warga.

Komnas HAM Sulteng, meminta semua pihak terkait turun tangan untuk memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan, baik bagi masyarakat pengendara maupun warga sekitar lokasi jalan yang rusak.

Komnas HAM meminta BPJN Sulteng dan semua perusahaan yang beroperasional disekitar lokasi, segera melakukan perbaikan atas semua kerusakan yang ada. Begitu pula Dishub yang diminta mengawasi dengan ketat tonase kendaraan yang melintas, dan Dinkes yang diminta turun untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap warga sekitar, agar terhindar dari paparan ISPA.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Komitmen DJBM Kementerian PU Hadirkan Layanan Infrastruktur Andal Selama Mudik Idul Fitri 1447 H/ 2026

Gambar
Catatan Redaksi DARI hari ke hari, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementrian Pekerjaan Umum (PU) terus menunjukkan capaian kinerja layanan infrastruktur yang prima. Meskipun pemangkasan anggaran begitu masif, namun tak lantas membuat jajaran DJBM patah semangat. Pada bagian-bagian tertentu, insan DJBM justeru mampu melakukan inovasi dalam menyediakan layanan infrastruktur jalan dan jembatan nasional dengan tingkat kemantapan tinggi, aman, dan berkelanjutan. DJBM sendiri memandang, ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang andal, menjadi tulang punggung konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik secara efisien. Catatan Divisi Investigasi dan Pelaporan Barak sepanjang tahun 2025 hingga semester awal 2026, Balai, Satker dan PPK telah memberikan pengabdian terbaik, mengerahkan seluruh sumberdaya yang tersedia untuk menjaga kondisi jalan tetap layak, aman dan nyaman, terlebih ditengah meningkatnya intensitas kendaraan yang melintas saat arus mud...
Baca selengkapnya

Bedah Kasus "Mundur-Paksa" Dirjen CK & SDA Kementerian PU

Gambar
Catatan Kritis Redaksi APA yang sebenarnya menjadi penyebab Dirjen Cipta Karya (CK) Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantoro pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) "dipaksa" mundur dari jabatannya...!?! Benarkah karena temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...?!? Atau jangan-jangan ada konspirasi dan intimidasi demi kepentingan pragmatis...??? Untuk mengetahui apakah dua Dirjen yang disebut Presiden Prabowo Subianto dipecat oleh Menteri PU Dody Hanggodo tersebut benar "nakal" dan bertanggungjawab atas temuan LHP BPK...? Berikut ini redaksi barak-indo memiliki catatan kritis sebagai bahan pencerahan publik. Yang perlu diketahui, dua Dirjen yang mundur tersebut, masing-masing baru menapaki posisi eselon I sebagai Dirjen CK terhitung sejak Januari 2025, dan Dirjen SDA pada Juli 2025. Lalu apakah objek LHP BPK yang disebut-disebut berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1 triliun dari yang semula sebesar Rp 3 ...
Baca selengkapnya