Kebangetan...! Jalan Trans Sulawesi Rusak Parah

Copot Kepala BPJN Sulteng

BARAK, (Sulteng)- Parahnya kerusakan ruas jalan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), membuat Komnas HAM Perwakilan Sulteng kembali angkat bicara.

Belum juga kelar persoalan jalan Trans Sulawesi dikawasan Watu Awu, Kabupaten Poso yang dibiarkan tanpa rambu peringatan usai mengalami ambles dan sudah banyak memakan korban, kini kerusakan jalan disekitaran kawasan Desa Bungintimbe, tepatnya di depan PT Bumanik kembali menjadi sorotan.

Kondisi jalan yang berlubang, berdebu saat panas, dan berkubang saat hujan, dinilai telah melanggar hak-hak dasar masyarakat mendapatkan layanan infrastruktur yang layak.

Tak hanya itu, setiap melintas pun para pengguna jalan terancam keselamatannya. Terlebih bagi warga sekitar yang terimbas dampak buruk dari sisi kesehatan, baik karena debu yang beterbangan maupun kondisi becek saat hujan.

Komnas HAM memandang, kerusakan jalan tersebut tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat dan arus barang/jasa serta angkutan logistik, namun sudah menjadi ancaman nyata bagi masyarakat.

Komnas HAM bahkan memandang, pembiaran terhadap kerusakan jalan yang menimbulkan debu, sama saja membiarkan warga terpapar resiko terkena penyakit ISPA kronis, dan itu termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Karenanya, Komnas HAM mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulteng dan PT Bumanik segera memperbaiki semua kerusakan yang ada, dan tidak hanya sekedar tambal sulam yang bisa rusak kembali dalam hitungan minggu.

Begitu pula Dishub diminta mengawasi dengan ketat tonase kendaraan yang melintas untuk mencegah kerusakan bertambah dan berulang.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga diminta melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh kepada masyarakat terpapar debu, untuk memberikan jaminan kehidupan yang sehat bagi masyarakat.

Di lain pihak, Kornas Barak, Danil's, meminta Menteri PU, Sekjen Kementerian PU dan Dirjen Bina Marga Kementerian PU segera mengevaluasi kinerja Kepala BPJN Sulteng dan jajarannya.

"Kerusakan jalan di Sulteng sudah cukup masif. Kami kira ada yang salah. Segera evaluasi, jika perlu copot saja Kepala Balainya," tegas Danil's.

Ketiadaan rambu-rambu peringatan pada sejumlah lokasi kerusakan krusial, jelasnya, jadi salah satu indikasi ketidakseriusan Balai dalam penyelenggaraan jalan jembatan di Sulteng.

"Kalau alasannya karena efisiensi anggaran, itu tidak masuk akal. Memangnya butuh anggaran berapa untuk bikin rambu-rambu peringatan...? Ini jelas kebangetan, tidak bisa ditolerir," ujarnya.

Ketidakseriusan BPJN Sulteng dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional juga jelas terlihat dari kondisi bahu jalan dan saluran samping.

"Jalan nasional kok kayak medan off-road. Kinerja seperti inilah yang mempermalukan Kementerian PU. Nanti ujung-ujungnya Presiden yang dihujat rakyat," tandasnya.* (Barak)