Menteri PU Pastikan H-10 Lebaran Jalur Pantura Jabar Nol Lubang

Pastikan Kesiapan 76 Ruas Jalan Tol


BARAK, (Jabar)- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menunjukkan komitmen penyediaan layanan infrastruktur jalan dan jembatan yang andal, terutama saat menghadapi arus mudik Lebaran Idul Fitri 2026 yang sudah di depan mata.

Terbaru, Menteri PU, Dody Hanggodo memastikan ruas jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar) akan berada pada kondisi tanpa lubang saat H-10 lebaran.

"Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI-Jabar, saat ini memang masih ada beberapa titik yang mengalami kerusakan. Namun kerusakan sudah berkurang jauh dibandingkan sebelumnya yang 7.000-an titik, sekarang tersisa sekitar 2.500 lagi," ujarnya saat melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kesiapan infrastruktur jelang arus mudik berlangsung.

Sisa kerusakan yang ada, lanjutnya, dipastikan tuntas diperbaiki nanti pada H-10 lebaran.

Dijelaskannya, untuk perbaikan total jalur Pantura, setidaknya membutuhkan waktu sekitar dua tahun.

"Ke depan, mungkin pada bagian ujung sekitar 100 Km seperti Batas Brebes, Jawa Tengah (Jateng), akan kita overlay menggunakan dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tapi karena panjangnya sekitar 100 Km, maka butuh waktu sekitar dua tahun untuk penanganannya. Kita pastikan jalur Pantura akan kita bikin lebih sempurna lagi," jelasnya.

Pastikan Kesiapan 76 Ruas Jalan Tol

Tak hanya ruas jalan nasional, Kementerian PU pun memastikan kesiapan jalur Tol menghadapi arus mudik dan balik lebaran 2026 ini.

Sampai saat ini, terangnya, terdapat 76 ruas jalan Tol yang beroperasi dengan total panjang sekitar 3.115,98 Km.

Didalam ruas Tol juga pengelola telah melengkapinya dengan136 rest area yang dapat digunakan oleh para pengendara beristirahat saat mengalami kelelahan selama berkendara.

Selain itu, tambahnya, pemerintah dan para pengelola jalan Tol juga sudah menyiapkan sedikitnya 189 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), termasuk 539 gerbang Tol untuk memudahkan masyarakat mencapai tujuan masing-masing.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Komitmen DJBM Kementerian PU Hadirkan Layanan Infrastruktur Andal Selama Mudik Idul Fitri 1447 H/ 2026

Gambar
Catatan Redaksi DARI hari ke hari, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementrian Pekerjaan Umum (PU) terus menunjukkan capaian kinerja layanan infrastruktur yang prima. Meskipun pemangkasan anggaran begitu masif, namun tak lantas membuat jajaran DJBM patah semangat. Pada bagian-bagian tertentu, insan DJBM justeru mampu melakukan inovasi dalam menyediakan layanan infrastruktur jalan dan jembatan nasional dengan tingkat kemantapan tinggi, aman, dan berkelanjutan. DJBM sendiri memandang, ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang andal, menjadi tulang punggung konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik secara efisien. Catatan Divisi Investigasi dan Pelaporan Barak sepanjang tahun 2025 hingga semester awal 2026, Balai, Satker dan PPK telah memberikan pengabdian terbaik, mengerahkan seluruh sumberdaya yang tersedia untuk menjaga kondisi jalan tetap layak, aman dan nyaman, terlebih ditengah meningkatnya intensitas kendaraan yang melintas saat arus mud...
Baca selengkapnya

Bedah Kasus "Mundur-Paksa" Dirjen CK & SDA Kementerian PU

Gambar
Catatan Kritis Redaksi APA yang sebenarnya menjadi penyebab Dirjen Cipta Karya (CK) Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantoro pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) "dipaksa" mundur dari jabatannya...!?! Benarkah karena temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...?!? Atau jangan-jangan ada konspirasi dan intimidasi demi kepentingan pragmatis...??? Untuk mengetahui apakah dua Dirjen yang disebut Presiden Prabowo Subianto dipecat oleh Menteri PU Dody Hanggodo tersebut benar "nakal" dan bertanggungjawab atas temuan LHP BPK...? Berikut ini redaksi barak-indo memiliki catatan kritis sebagai bahan pencerahan publik. Yang perlu diketahui, dua Dirjen yang mundur tersebut, masing-masing baru menapaki posisi eselon I sebagai Dirjen CK terhitung sejak Januari 2025, dan Dirjen SDA pada Juli 2025. Lalu apakah objek LHP BPK yang disebut-disebut berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1 triliun dari yang semula sebesar Rp 3 ...
Baca selengkapnya