Ini Penjelasan BBPJN Sulsel di Desak Tangani Kerusakan Ruas Maros-Pangkep


BARAK, (Sulsel)- Mendapati masih adanya ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan jelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah (2026), membuat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), BPTD Kelas II Sulsel, Dinas Bina Marga Bina Konstruksi dan Dishub Sulsel di kantor DPRD Sulsel.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mendesak BBPJN Sulsel segera memperbaiki ruas-ruas jalan nasional yang masih mengalami kerusakan cukup parah sebelum arus mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriyah berlangsung.

"Kami minta jalan nasional yang belum diperbaiki segera diselesaikan sebelum arus mudik ini," tegasnya.

Senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Aan Nugraha. Ia pun mendesak perbaikan segera dilakukan, mulai dari Kabupaten Pengkep, Barru maupun Pinrang.

"Lubangnya banyak sekali dan dalam-dalam. Mohon perhatiannya untuk segera diperbaiki. Terlebih sekarang jelang arus mudik," desaknya dilansir sindomakassar, Selasa (10/03/2026) kemarin.

Penjelasan BBPJN Sulsel


Menanggapi desakan tersebut, Kepala BBPJN Sulsel, Indra Cahya Kusuma menjelaskan, pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap semua kerusakan yang terjadi. Ada yang karena cuaca, termasuk histori jalan yang rerata berusia 9 tahun sejak penanganan terakhir.

"Kami sudah punya tools, dan ruas-ruasnya sudah ada historis penanganannya," ujarnya.

Begitu pula dengan hambatan yang dihadapi timnya dilapangan, Indra mengungkapkan, adanya jasa konstruksi yang mulai tidak tertarik merehabilitasi jalan nasional Maros-Pangkep.

"Karena penanganan lubang bisa berkali-kali, tapi bayarnya tetap satu kali. Jadi, beberapa kami lihat lebih memilih keruas yang tidak dilintasi kendaraan besar yang bermuatan berat. Beda dengan ruas lain, seperti Jeneponto-Bulukumba," jelasnya.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Komitmen DJBM Kementerian PU Hadirkan Layanan Infrastruktur Andal Selama Mudik Idul Fitri 1447 H/ 2026

Gambar
Catatan Redaksi DARI hari ke hari, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementrian Pekerjaan Umum (PU) terus menunjukkan capaian kinerja layanan infrastruktur yang prima. Meskipun pemangkasan anggaran begitu masif, namun tak lantas membuat jajaran DJBM patah semangat. Pada bagian-bagian tertentu, insan DJBM justeru mampu melakukan inovasi dalam menyediakan layanan infrastruktur jalan dan jembatan nasional dengan tingkat kemantapan tinggi, aman, dan berkelanjutan. DJBM sendiri memandang, ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang andal, menjadi tulang punggung konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik secara efisien. Catatan Divisi Investigasi dan Pelaporan Barak sepanjang tahun 2025 hingga semester awal 2026, Balai, Satker dan PPK telah memberikan pengabdian terbaik, mengerahkan seluruh sumberdaya yang tersedia untuk menjaga kondisi jalan tetap layak, aman dan nyaman, terlebih ditengah meningkatnya intensitas kendaraan yang melintas saat arus mud...
Baca selengkapnya

Bedah Kasus "Mundur-Paksa" Dirjen CK & SDA Kementerian PU

Gambar
Catatan Kritis Redaksi APA yang sebenarnya menjadi penyebab Dirjen Cipta Karya (CK) Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantoro pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) "dipaksa" mundur dari jabatannya...!?! Benarkah karena temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...?!? Atau jangan-jangan ada konspirasi dan intimidasi demi kepentingan pragmatis...??? Untuk mengetahui apakah dua Dirjen yang disebut Presiden Prabowo Subianto dipecat oleh Menteri PU Dody Hanggodo tersebut benar "nakal" dan bertanggungjawab atas temuan LHP BPK...? Berikut ini redaksi barak-indo memiliki catatan kritis sebagai bahan pencerahan publik. Yang perlu diketahui, dua Dirjen yang mundur tersebut, masing-masing baru menapaki posisi eselon I sebagai Dirjen CK terhitung sejak Januari 2025, dan Dirjen SDA pada Juli 2025. Lalu apakah objek LHP BPK yang disebut-disebut berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1 triliun dari yang semula sebesar Rp 3 ...
Baca selengkapnya