Dibawah BPJN Kalbar, PPK 1.3 Tingkatkan Kualitas Jalur Lintas Selatan


BARAK, (Kalbar)- Sejak di dapuk menjadi nakhoda pada PPK 1.3 dibawah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Kalimantan Barat (Kalbar), salah satu Srikandi terbaik Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ini langsung tancap-gas mengatur langkah pasti dalam upayanya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur jalan dan jembatan nasional yang menjadi kewenangannya.

Adalah Nursari Puji Lestari. Perempuan low profile yang dikenal ramah dan selalu membuka ruang diskusi dalam setiap langkahnya selama menjadi garda terdepan pembangunan infrastruktur jalan nasional di Kalbar.

Kini, perempuan tangguh yang akrab disapa Mbak Sari itu diberi tugas sebagai PPK 1.3 dibawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalbar. Ia memiliki tanggungjawab terhadap ruas jalan nasional Simpang Ampar-Awal Jembatan Tayan-Simpang Piasak-Teraju-Balai Bekuak hingga Batas Aur Kuning di Kabupaten Sanggau dan Ketapang.


Memikul tanggungjawab terhadap ruas jalan sepanjang 156 Km, bukanlah sesuatu yang mudah, terlebih ditengah maraknya kendaraan Over Dimension Over Load (Odol) yang terang-terangan menggunakan jalan nasional sebagai jalur utamanya. Tapi bagi Mbak Sari, hal itu justeru menjadi tantangan tersendiri untuk menunjukkan kinerja terbaik.

Jalan Lintas Selatan Kalbar sendiri menjadi salah satu jalur penting pengurai urat nadi perekonomian bagi Provinsi Kalbar hingga Kalimantan Tengah (Kalteng). Jalannya sendiri sudah teraspal dengan lebar bervariasi dari 5-7 meter.

Kehadiran kendaraan "Odol-Liar" menjadi tantangan tersendiri, karena beban lalu lintas yang melebihi kapasitas jalan bisa membuat kondisi kemantapan jalan berkurang.


Meski demikian, tahun anggaran 2026 ini, PPK 1.3 memfokuskan kegiatan pemeliharaan rutin lewat skema preservasi. Pemeliharaan yang tepat diharapkan bisa meminimalisir tingkat kerusakan yang timbul akibat aktivitas kendaraan Odol yang tidak terkendali.

"Setiap ada kerusakan yang muncul, kami langsung mengerahkan tim untuk segera menanganinya. Kami selalu mengupayakan, penanangan kerusakan tidak boleh lebih dari 24 jam sejak kejadian berlangsung," ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (01/04/2026).

Ia kembali menegaskan komitmen pihaknya dalam penyediaan layanan infrastruktur yang andal untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pergerakan roda perekonomian daerah.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Komitmen DJBM Kementerian PU Hadirkan Layanan Infrastruktur Andal Selama Mudik Idul Fitri 1447 H/ 2026

Gambar
Catatan Redaksi DARI hari ke hari, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementrian Pekerjaan Umum (PU) terus menunjukkan capaian kinerja layanan infrastruktur yang prima. Meskipun pemangkasan anggaran begitu masif, namun tak lantas membuat jajaran DJBM patah semangat. Pada bagian-bagian tertentu, insan DJBM justeru mampu melakukan inovasi dalam menyediakan layanan infrastruktur jalan dan jembatan nasional dengan tingkat kemantapan tinggi, aman, dan berkelanjutan. DJBM sendiri memandang, ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang andal, menjadi tulang punggung konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik secara efisien. Catatan Divisi Investigasi dan Pelaporan Barak sepanjang tahun 2025 hingga semester awal 2026, Balai, Satker dan PPK telah memberikan pengabdian terbaik, mengerahkan seluruh sumberdaya yang tersedia untuk menjaga kondisi jalan tetap layak, aman dan nyaman, terlebih ditengah meningkatnya intensitas kendaraan yang melintas saat arus mud...
Baca selengkapnya

Bedah Kasus "Mundur-Paksa" Dirjen CK & SDA Kementerian PU

Gambar
Catatan Kritis Redaksi APA yang sebenarnya menjadi penyebab Dirjen Cipta Karya (CK) Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantoro pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) "dipaksa" mundur dari jabatannya...!?! Benarkah karena temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...?!? Atau jangan-jangan ada konspirasi dan intimidasi demi kepentingan pragmatis...??? Untuk mengetahui apakah dua Dirjen yang disebut Presiden Prabowo Subianto dipecat oleh Menteri PU Dody Hanggodo tersebut benar "nakal" dan bertanggungjawab atas temuan LHP BPK...? Berikut ini redaksi barak-indo memiliki catatan kritis sebagai bahan pencerahan publik. Yang perlu diketahui, dua Dirjen yang mundur tersebut, masing-masing baru menapaki posisi eselon I sebagai Dirjen CK terhitung sejak Januari 2025, dan Dirjen SDA pada Juli 2025. Lalu apakah objek LHP BPK yang disebut-disebut berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1 triliun dari yang semula sebesar Rp 3 ...
Baca selengkapnya