IJD Ruas Kelarik Hulu-Segeram di Natuna, Buka Kawasan Dari Keterisolasian

Masyarakat Dapat Manfaat Nyata


BARAK, (Kepri)- Kehadiran program Inpres Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendapat apresiasi dari Bupati Natuna, Cen Sui Lan.

"Pembangunan jalan Kelarik Hulu-Segeram dengan skema IJD dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), telah memudahkan masyarakat mencapai pusat pendidikan yang lebih tinggi, sekaligus membuka akses desa yang sebelumnya masih terisolasi menjadi terbuka dari dunia luar," ungkap Bupati Natuna Cen Sui Lan beberapa waktu lalu.

Secara khusus Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PU lewat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepri, yang telah mewujudkan harapan masyarakat Natuna akan infrastruktur yang layak, aman dan nyaman.


"Jalan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena selain memudahkan generasi penerus mencapai Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang lebih tinggi, masyarakat pun jadi mudah mengangkut hasil kerajinan dan pertanian menuju sentra-sentra perekonomian," jelasnya.

Senada diungkapkan Iwan dan Totok Sugiarto, warga Natuna dalam pernyataannya yang dikutip dari laman Instagram resmi BPJN Kepri.

Kedua warga tersebut menggambarkan bagaimana buruknya kondisi jalan yang setiap hari mereka gunakan sebelum program IJD masuk.


"Sebelum dibangun, kondisi jalan ini sangat parah. Selain masih berupa jalan tanah, kubangan juga tersebar diberbagai lokasi, bahkan banyak masyarakat yang tidak mau lagi menggunakan jalan ini untuk akses menuju Segeram," ujarnya.

Namun setelah Kementerian PU masuk dengan Program IJD, lanjutnya, jalan akhirnya dibangun menggunakan konstruksi rigid pavement.

"Setelah dibangun, jalan ini membawa nilai manfaat yang luar biasa bagi kami warga sini," ucapnya.


Diketahui, pada TA 2025 lalu, BPJN Kepri telah membangun jalan Kelarik Hulu-Segeram di Kabupaten Natuna sepanjang 3,5 Km dengan lebar 5, 5 meter.

Pekerjaannya sendiri telah dirampungkan pada akhir Desember 2025, ditandai dengan PHO pada 31 Desember 2025.

Meski demikian, kontraktor pelaksana, yakni PT Nusantara Agung Pratama, masih harus memenuhi kewajiban untuk memantau dan memelihara kondisi jalan selama 180 hari, hingga kelak FHO dilaksanakan.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Komitmen DJBM Kementerian PU Hadirkan Layanan Infrastruktur Andal Selama Mudik Idul Fitri 1447 H/ 2026

Gambar
Catatan Redaksi DARI hari ke hari, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementrian Pekerjaan Umum (PU) terus menunjukkan capaian kinerja layanan infrastruktur yang prima. Meskipun pemangkasan anggaran begitu masif, namun tak lantas membuat jajaran DJBM patah semangat. Pada bagian-bagian tertentu, insan DJBM justeru mampu melakukan inovasi dalam menyediakan layanan infrastruktur jalan dan jembatan nasional dengan tingkat kemantapan tinggi, aman, dan berkelanjutan. DJBM sendiri memandang, ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang andal, menjadi tulang punggung konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik secara efisien. Catatan Divisi Investigasi dan Pelaporan Barak sepanjang tahun 2025 hingga semester awal 2026, Balai, Satker dan PPK telah memberikan pengabdian terbaik, mengerahkan seluruh sumberdaya yang tersedia untuk menjaga kondisi jalan tetap layak, aman dan nyaman, terlebih ditengah meningkatnya intensitas kendaraan yang melintas saat arus mud...
Baca selengkapnya

Bedah Kasus "Mundur-Paksa" Dirjen CK & SDA Kementerian PU

Gambar
Catatan Kritis Redaksi APA yang sebenarnya menjadi penyebab Dirjen Cipta Karya (CK) Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantoro pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) "dipaksa" mundur dari jabatannya...!?! Benarkah karena temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...?!? Atau jangan-jangan ada konspirasi dan intimidasi demi kepentingan pragmatis...??? Untuk mengetahui apakah dua Dirjen yang disebut Presiden Prabowo Subianto dipecat oleh Menteri PU Dody Hanggodo tersebut benar "nakal" dan bertanggungjawab atas temuan LHP BPK...? Berikut ini redaksi barak-indo memiliki catatan kritis sebagai bahan pencerahan publik. Yang perlu diketahui, dua Dirjen yang mundur tersebut, masing-masing baru menapaki posisi eselon I sebagai Dirjen CK terhitung sejak Januari 2025, dan Dirjen SDA pada Juli 2025. Lalu apakah objek LHP BPK yang disebut-disebut berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1 triliun dari yang semula sebesar Rp 3 ...
Baca selengkapnya