Kinerja BPJN Sulteng Melemah, Jalan Rusak Tak Ada Rambu

Bagian Protes Efisiensi Anggaran-kah...?

Catatan Redaksi


SEMAKIN hari, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan jajaran terus memperlihatkan kinerja yang menurun drastis.

Hal itu membuat kondisi jalan nasional kian memperihatinkan, dan sangat membahayakan keselamatan masyarakat pengendara.

Kondisi miris ini setidaknya tergambar dari penyelenggaraan jalan nasional di Kabupaten Boul. Jangankan penanganan sementara ataupun pemeliharaan rutin, sekedar pemasangan rambu-rambu peringatan pun tak nampak dilakukan.

Pada beberapa lokasi kerusakan krusial, tak ada rambu peringatan yang terlihat dipasang. Hanya ada ranting dan batang pohon sebagai penanda, yang sepertinya inisiatif dari masyarakat sekitar ataupun pengendara yang melintas.

Lalu apakah ini imbas dari efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Prabowo-Gibran...?

Sepertinya tidak juga. Sebab seluruh ruas jalan nasional selindo telah dialokasikan anggaran walaupun sekedar untuk pemeliharaan rutin (preservasi)...!

Kemudian apakah ini bagian dari cara Balai, Satker dan PPK "menggelar" protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran...?

Jawabannya ada pada Kepala Balai, Kepala Satker dan PPK terkait...! Yang pasti, sekedar rambu peringatan yang mestinya wajib dipasang pada setiap lokasi kerusakan saja tak nampak.

Pertanyaan, sebegitu mahalkah biaya pembuatan dan pemasangan rambu peringatan...?

Tentu saja tidak. Karena rata-rata rambu peringatan terbuat dari bahan spanduk/banner yang harganya berkisar antara Rp 25.000,+ hingga Rp 30.000,- per meter persegi.

Fenomena ini sepertinya perlu segera diatasi oleh Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Dirjen BM selaku pengambil kebijakan tertinggi dilingkungan DJBM, nampaknya perlu segera memanggil Kepala Balai, Kepala Satker dan PPK terkait, agar diketahui apa motif dibalik terabaikannya ruas jalan nasional di Boul.

Jika memang ini bagian dari protes terhadap efisiensi anggaran, maka bukan tidak mungkin protes yang sama akan menjalar ke daerah-daerah lainnya, dan nantinya pasti berujung pada "dihujatnya" pemerintahan Prabowo-Gibran, karena dinilai tidak sanggup menyediakan layanan infrastruktur dasar bagi rakyat.***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Komitmen DJBM Kementerian PU Hadirkan Layanan Infrastruktur Andal Selama Mudik Idul Fitri 1447 H/ 2026

Gambar
Catatan Redaksi DARI hari ke hari, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementrian Pekerjaan Umum (PU) terus menunjukkan capaian kinerja layanan infrastruktur yang prima. Meskipun pemangkasan anggaran begitu masif, namun tak lantas membuat jajaran DJBM patah semangat. Pada bagian-bagian tertentu, insan DJBM justeru mampu melakukan inovasi dalam menyediakan layanan infrastruktur jalan dan jembatan nasional dengan tingkat kemantapan tinggi, aman, dan berkelanjutan. DJBM sendiri memandang, ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang andal, menjadi tulang punggung konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik secara efisien. Catatan Divisi Investigasi dan Pelaporan Barak sepanjang tahun 2025 hingga semester awal 2026, Balai, Satker dan PPK telah memberikan pengabdian terbaik, mengerahkan seluruh sumberdaya yang tersedia untuk menjaga kondisi jalan tetap layak, aman dan nyaman, terlebih ditengah meningkatnya intensitas kendaraan yang melintas saat arus mud...
Baca selengkapnya

Bedah Kasus "Mundur-Paksa" Dirjen CK & SDA Kementerian PU

Gambar
Catatan Kritis Redaksi APA yang sebenarnya menjadi penyebab Dirjen Cipta Karya (CK) Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantoro pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) "dipaksa" mundur dari jabatannya...!?! Benarkah karena temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...?!? Atau jangan-jangan ada konspirasi dan intimidasi demi kepentingan pragmatis...??? Untuk mengetahui apakah dua Dirjen yang disebut Presiden Prabowo Subianto dipecat oleh Menteri PU Dody Hanggodo tersebut benar "nakal" dan bertanggungjawab atas temuan LHP BPK...? Berikut ini redaksi barak-indo memiliki catatan kritis sebagai bahan pencerahan publik. Yang perlu diketahui, dua Dirjen yang mundur tersebut, masing-masing baru menapaki posisi eselon I sebagai Dirjen CK terhitung sejak Januari 2025, dan Dirjen SDA pada Juli 2025. Lalu apakah objek LHP BPK yang disebut-disebut berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1 triliun dari yang semula sebesar Rp 3 ...
Baca selengkapnya