Menteri PU Dody Hanggodo Tinjau Langsung Penanganan Pasca Bencana di Sumut & Aceh


BARAK, (Sumut)- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan peninjauan secara langsung proses penanganan infrastruktur pasca bencana di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.

Peninjauan lapangan dimaksudkan, agar seluruh proses pekerjaan berjalan sesuai rencana, dan infrastruktur yang dibangun segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.

Sabtu (23/05/2026), peninjauan dilakukan pada lokasi pembangunan Sabo Dam di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumut.

Perjalanan menuju lokasi pembangunan Sabo Dam juga melintasi jalan nasional Tarutung-Sibolga yang sebelumnya terdampak bencana, guna memastikan konektivitas jalan nasional tetap terjaga dengan baik.

Disela-sela kunjungannya, Menteri menegaskan, pembangunan Sabo Dam merupakan langkah strategis untuk menghalau material sedimen, batu, kayu dan tanah yang terbawa arus saat hujan deras dari kawasan hulu, agar tidak sampai ke permukiman warga.

"Penanganan harus dilakukan dari hulu, agar material yang terbawa arus tidak sampai turun ke kawasan hilir," jelasnya.

Menteri berharap, pembangunan Sabo Dam dan pengendalian banjir di Sungai Aek Tukka dapat meningkatkan sistem perlindungan dini bagi masyarakat dari ancaman banjir dan tanah longsor, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dikawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukka.

Diketahui, sehari sebelumnya, Jum'at (22/05/2026), Menteri PU Dody Hanggodo juga meninjau langsung lokasi longsoran dikawasan Semadam pada ruas jalan nasional Batas Kota Langsa-Batas Sumut, wilayah kerja PPK 1.5 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I dibawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh.

Peninjauan itu menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat proses penanganan longsor, untuk memastikan akses masyarakat tetap lancar, aman dan terhubung dengan baik.* (Barak)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mutasi 520 Pejabat PU Patut Dievaluasi

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat struktural Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terdiri atas 65 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 455 Pejabat Administrator (Eselon III) pada Jum'at (18/07/2025) menyisakan banyak pertanyaan mendasar. Jika saja pelantikan dilaksanakan sebagai bagian dari reorganisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu patut di acungi jempol. "Namun yang terpampang ke publik dalam beberapa hari belakangan ini, baru sebatas tanda-tanya tentang transparansi dan tolak ukur penetapan seseorang memegang jabatan strategis diluar kemampuan dan track recordnya". Demikian tanggapan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barak, Moch Markum, Sabtu (26/07/2025). Barak sendiri, katanya, memiliki catatan yang perlu dijawab oleh Menteri PU Dody Hanggodo, jika tak ingin keputusannya dianggap penuh aroma politis yang berpotensi menguntungkan "klumpuk" ...
Baca selengkapnya

Menteri PU Diminta Berani Batalkan SK Mutasi Istimewa

Gambar
BARAK, (Jakarta)- Mutasi 520 pejabat Eselon II dan III pada lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jum'at (18/07/2025) kemarin masih tak bisa dicerna akal sehat publik. Pasalnya, banyak diantaranya yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa diketahui apa saja prestasi yang ditorehkan selama berkarier di Kementerian PU. "Kalau Menteri tidak berani membatalkan SK pengangkatan pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/golongan istimewa tanpa prestasi, bukan tidak mungkin publik akan menganggap mutasi besar-besaran kemarin penuh aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)." Demikian ditegaskan Koordinator Divisi Pemantau Kebijakan Publik Barisan Rakyat AntiKorupsi (Barak), Moch Markum, usai menelaah semua informasi dan data yang diperoleh terkait mutasi 520 pejabat Kementerian PU beberapa waktu lalu. Sebelumnya dikhabarkan, Barak memiliki catatan soal adanya beberapa pejabat yang mendapat kenaikan pangkat/jabatan istimewa dalam mutasi yang dilakukan Menteri PU ten...
Baca selengkapnya

Komitmen DJBM Kementerian PU Hadirkan Layanan Infrastruktur Andal Selama Mudik Idul Fitri 1447 H/ 2026

Gambar
Catatan Redaksi DARI hari ke hari, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementrian Pekerjaan Umum (PU) terus menunjukkan capaian kinerja layanan infrastruktur yang prima. Meskipun pemangkasan anggaran begitu masif, namun tak lantas membuat jajaran DJBM patah semangat. Pada bagian-bagian tertentu, insan DJBM justeru mampu melakukan inovasi dalam menyediakan layanan infrastruktur jalan dan jembatan nasional dengan tingkat kemantapan tinggi, aman, dan berkelanjutan. DJBM sendiri memandang, ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang andal, menjadi tulang punggung konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik secara efisien. Catatan Divisi Investigasi dan Pelaporan Barak sepanjang tahun 2025 hingga semester awal 2026, Balai, Satker dan PPK telah memberikan pengabdian terbaik, mengerahkan seluruh sumberdaya yang tersedia untuk menjaga kondisi jalan tetap layak, aman dan nyaman, terlebih ditengah meningkatnya intensitas kendaraan yang melintas saat arus mud...
Baca selengkapnya